Menakar Hujan di Atas Danau Poso, Antara Setrum PT Poso Energy dan Jeritan Petani

Bagi PT Poso Energy, sejumput awan di atas langit Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, adalah mesin penggerak turbin. Lewat teknologi modifikasi cuaca (TMC), korporasi ini “memaksa” langit menumpahkan air, demi menjaga denyut nadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso tetap menyala. Namun, bagi para petani dan nelayan di lingkar danau, hujan buatan itu kerap menjadi awal dari ketidakpastian.

Kini, pusaran konflik senyap itu berada di persimpangan jalan. Hari ini, Selasa, 2 Juni 2026, izin operasi sapu jagat rekayasa cuaca milik anak usaha Kalla Group tersebut resmi kedaluwarsa. Hingga tenggat waktu menyentuh batas akhir, manajemen PT Poso Energy maupun Pemprov Provinsi Sulawesi Tengah, Pemkab Poso masih memilih bungkam terkait kelanjutan izin operasional tersebut.

Di satu sisi, intervensi langit ini berkelindan dengan hajat hidup orang banyak. Air Danau Poso yang melimpah adalah jaminan bagi stabilitas pasokan listrik sistem interkoneksi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tengah (Sulselrabar).

Di tengah ancaman anomali iklim, menjaga water level (tinggi muka air) danau berada di ambang optimal adalah harga mati bagi korporasi demi menghindari padamnya setrum di tiga provinsi. Namun, di balik gemerlap lampu kota yang dipasok dari turbin Poso, ada harga mahal yang harus dibayar oleh ekologi lokal.

Bagi masyarakat lingkar Danau Poso, hujan yang turun lewat skenario laboratorium ini justru mengacaukan kearifan lokal. Para petani mengeluhkan siklus tanam yang berantakan karena cuaca tak lagi bisa ditebak melalui tanda-tanda alam.

Sementara itu, para petani harus gigit jari buat Durian Montong gugur, padahal harapannya tahun bisa panen. perubahan pola hujan dituding mengganggu ekosistem dan perilaku buah di seputaran danau purba tersebut.

Sesuai regulasi, perpanjangan izin TMC bukanlah perkara stempel di atas kertas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama kementerian terkait wajib melakukan evaluasi ketat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Kini, publik dan warga lingkar danau menuntut transparansi. Otoritas terkait tak boleh main kucing-kucingan dalam memberikan kepastian informasi. Di ujung hari penutupan izin ini, taruhannya jelas: menjaga pasokan daya industri, atau mendengarkan jeritan isi perut para petani dan nelayan yang ruang hidupnya kian terjepit. (SON)