Separuh Warga Poso Tak Nikmati Gas Subsidi, Sidak Aparat Reaktif Saat Ada Keluhan

POSO- Dua hari menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, krisis pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram kian mencekik warga Kota Poso, Sulawesi Tengah. Distribusi yang amburadul membuat komoditas yang karib disebut “gas melon” ini mendadak gaib dari pasaran. Alhasil, diperkirakan separuh dari total warga Kota Poso kini tak dapat menikmati hak subsidi mereka melalui jalur pangkalan resmi. Sampel ini diambil dalam Poso Kota, lebih banyak ngantri di pengecer daripada pangkalan.

Kelangkaan akut pada H-2 lebaran ini berimbas langsung pada meroketnya harga di tingkat pengecer tak resmi. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga gas melon di kios-kios kecil melambung hingga menyentuh angka Rp60.000 per tabung. Nilai ini melonjak tiga kali lipat dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah untuk Wilayah 1 Poso, yakni sebesar Rp20.000. Bahkan pada hari-hari biasa sebelum krisis menjelang Iduladha, harga di tingkat pengecer sudah bertengger di angka Rp45.000 hingga Rp50.000 per tabung.

Kondisi di lapangan memperlihatkan pemandangan yang kontradiktif. Di saat pangkalan resmi kosong melompong, tabung-tabung gas melon justru menumpuk dan terpajang subur di kios-kios pengecer informal dengan harga selangit. Fakta ini mempertegas adanya kebocoran masif dalam sistem pengawasan distribusi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Investigasi di tingkat bawah juga mengungkap fakta ironis mengenai ketahanan energi di wilayah ini. Gas bersubsidi yang beredar di Kabupaten Poso ternyata bukan disuplai dari rantai pasok lokal Sulawesi Tengah, melainkan harus “diimpor” dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketergantungan pada pasokan luar daerah ini menjadi titik lemah yang fatal ketika infrastruktur jalan memburuk. Menurut penuturan sejumlah pengecer, tersendatnya pasokan kali ini dipicu oleh macetnya armada truk pengangkut elpiji di jalur trans Poso–Pendolo. Proses penimbunan dan licinnya medan di sekitar Desa Didiri akibat adanya proyek peningkatan jalan membuat truk-truk logistik tak mampu bergerak cepat mengejar tenggat kebutuhan lebaran warga kota.

Sebelum kelangkaan ini memuncak hingga memicu kepanikan warga, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Poso bersama Tim Satgas Pangan sebenarnya telah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak). Dalam dokumen hasil pengawasan lapangan tersebut, tim pemkab bahkan sudah atau belum mengantongi data adanya rembesan gas melon yang melompat ke kios-kios pengecer tidak resmi.

Namun, langkah turun lapangan tersebut menuai kritik pedas dari masyarakat. Langkah Pemkab Poso dinilai hanya sekadar “akting” dan pencitraan kosmetik yang bersifat reaktif saat warga mulai gaduh mengeluh. Gaya penanganan pemkab dikritik ibarat pemadam kebakaran baru bergerak sibuk saat api kelangkaan sudah membesar, tanpa pernah menyentuh akar masalah sistemik di tingkat pangkalan.

Hingga hari ini, Pemkab Poso dinilai impoten dan tak mampu memberikan jawaban serta solusi konkret atas jeritan warga yang kesulitan memasak untuk kebutuhan hari raya. Teguran tertulis yang diklaim telah dilayangkan kepada pangkalan nakal terbukti mandul dan gagal menjamin ketersediaan barang di jalur resmi.

Kondisi ini memantik gelombang protes yang kian tajam dari masyarakat. Mereka mempertanyakan komitmen nyata pemerintah daerah dalam melindungi hak masyarakat miskin serta efektivitas keberadaan infrastruktur gas di wilayah mereka.

“Kalau setiap menjelang hari raya kami harus membeli gas dengan harga mencekik, bahkan sampai Rp60.000, lalu apa gunanya ada SPBE di daerah ini? Apa sebenarnya kerja Pemerintah Kabupaten Poso dalam mengawal barang subsidi? Jangan cuma tahu sidak di depan kamera, tapi pasokan tetap gaib,” ujar seorang warga dengan nada ketus saat ditemui di kawasan Poso Kota.

Masyarakat mendesak agar Pemkab Poso segera menghentikan retorika sidak seremonial. Pemkab dituntut berani mengambil tindakan hukum yang tegas, termasuk mencabut izin pangkalan-pangkalan nakal yang terbukti “bermain mata” menyuplai pengecer ilegal, sesuai dengan data temuan yang sudah dikantongi (Kalau ada). SON