JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur energi melalui penyediaan lahan dan kepastian tata ruang. Langkah ini diambil guna mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dalam mewujudkan kemandirian energi di Indonesia.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa dukungan tersebut mencakup pemetaan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya tidak diperpanjang.
“Untuk menyukseskan program ini, kami menyiapkan potensi lahan dari HGU dan HGB yang tidak diperpanjang. Secara nasional, potensi lahan yang dapat dimanfaatkan mencapai sekitar 849.000 hektare,” ujar Nusron Wahid usai Rapat Koordinasi Satgas Transisi Energi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (11/03/2026).
Fokus Lahan di Pulau Jawa
Khusus untuk wilayah Pulau Jawa, Nusron menyebut tersedia potensi lahan sekitar 50.000 hingga 60.000 hektare. Saat ini, pihaknya tengah melakukan identifikasi mendalam agar lahan tersebut siap digunakan untuk proyek energi terbarukan.
Selain penyediaan fisik lahan, Kementerian ATR/BPN juga berfokus pada aspek administratif, khususnya:
- Percepatan KKPR: Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai syarat mutlak perizinan lainnya.
- Usulan Skema PSN: Mendorong pengembangan energi masuk dalam skema PSN agar proses penyesuaian tata ruang lebih cepat dan terkoordinasi.
Target 100 Gigawatt PLTS
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia mandiri. Targetnya adalah kapasitas hingga 100 gigawatt,” ungkap Bahlil.
Langkah ini dipandang krusial mengingat posisi energi sebagai faktor kunci dalam geopolitik dan geoekonomi global. Selain itu, pengembangan PLTS diharapkan mampu menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana serta sejumlah menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Merah Putih. Sinergi lintas kementerian ini diharapkan mampu memangkas hambatan birokrasi dalam transisi energi menuju ekonomi hijau.**
Opini Anda