POSO- Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso lakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perum Bulog Poso, Aula Kantor Kejari Poso, Selasa (30/01-24).
Kerja sama ini merupakan langkah yang signifikan dalam memperkuat kerjasama antara kedua lembaga, khususnya dalam aspek-aspek penegakan hukum.
Kepala Kejari Poso Imam Sutopo menekankan bahwa MoU ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan awal dari penguatan institusional. Hal ini menunjukkan komitmen kedua lembaga untuk bekerja sama lebih erat, khususnya dalam aspek-aspek penegakan hukum.
Dalam sambutannya Imam Sutopo menyampaikan beberapa poit penting terkait MoU antara lain, sebagai optimalisasi Kejari Poso diharapkan dapat memaksimalkan perannya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum.
“Ini mencakup pemberian layanan hukum kepada masyarakat, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan khususnya kepada Perum Bulog PosoPoso,” jelas Kajari Imam Sutopo.
Sementara prestasi Tahun 2023 katanya, Kejari Poso melaui JPN mewakili perum bulog poso, telah berhasil menyelesaikan dan memenangkan sebuah perkara gugatan yang dimana posisi Perum Bulog sebagai tergugat.
“Artinya, ini menunjukkan kapabilitas dan efektivitas Kejaksaan Negeri Poso dalam menangani kasus hukum yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta BUMN termasuk BUMD,” terangnya.
Menurutnya, dampak dari MoU ini dapat sangat luas, terutama dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan efisiensi dalam operasi kedua lembaga. Untuk Perum Bulog, kerjasama ini bisa membantu dalam memastikan kegiatan mereka berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang ada, serta mendapatkan dukungan hukum apabila terjadi masalah hukum atau gugatan.
Secara keseluruhan, kerjasama ini adalah langkah positif menuju tata kelola yang lebih baik dan sinergi antara lembaga pemerintahan pusat sampai daerah, BUMN dan BUMD yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
“Ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama lintas sektoral dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kualitas layanan publik,” akunya. PL
Opini Anda