Dana Pusat Berpotensi Turun, DPRD Poso Minta Pemda Lirik Pasar Karbon

JAKARTA- Ketergantungan fiskal Kabupaten Poso terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat dinilai sudah berada dalam fase yang mengkhawatirkan.

Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso, Sesi KD Mapeda, menyerukan langkah konkret untuk beralih ke sektor ekonomi hijau sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang baru.

Hal tersebut ditegaskannya saat menghadiri Workshop Nasional Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) yang berlangsung di The Akmani Hotel, Jakarta, 3–4 Juni 2026. Pertemuan nasional ini secara khusus membedah peluang ekonomi hijau dalam memperkuat fiskal daerah.

Menurut Sesi, tekanan fiskal yang melanda Kabupaten Poso saat ini telah mengganggu normalisasi keuangan daerah. Kondisi ini harus menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Daerah (Pemda) maupun DPRD untuk segera memetakan strategi pembiayaan mandiri.

“Kedepannya kita tidak bisa berharap banyak lagi dari TKD yang setiap tahunnya kemungkinan akan mengalami pemotongan. Tantangan ke depan akan jauh lebih berat,” ujar Sesi di sela-sela kegiatan workshop.

Di tengah situasi keuangan yang sulit, Sesi optimistis bahwa Kabupaten Poso memiliki modal alam yang luar biasa untuk bangkit. Kekayaan hutan yang luas serta sektor energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), menjadi aset strategis dalam implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Melalui mekanisme perdagangan karbon Poso tidak hanya berkontribusi dalam menjaga stabilitas iklim global, tetapi juga berpeluang besar membuka keran pendapatan baru bagi pembiayaan pembangunan daerah.

“Peluang ini harus diseriusi. Saatnya kita harus berjuang keras bersama menciptakan sumber pendanaan baru dari sektor ekonomi hijau demi kesejahteraan masyarakat lokal,” cetusnya.

Lebih lanjut, legislator Poso ini menekankan bahwa visi transisi menuju ekonomi hijau ini tidak akan terwujud tanpa adanya kolaborasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif.

Sesi mengajak seluruh jajaran Pemda Poso dan anggota DPRD untuk menyatukan komitmen dan melepaskan ego sektoral guna merumuskan regulasi serta kebijakan yang ramah investasi hijau.

“Perlu kerja sama yang baik antara Pemda dan DPRD. Tantangan ke depan tidak mudah, namun dengan potensi alam ‘Sintuwu Maroso’ yang kita miliki, pembangunan berkelanjutan bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mutlak untuk masa depan Poso,” sebutnya. SON