MOROWALI — Keberhasilan pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di wilayah lingkar tambang dinilai tidak lepas dari kuatnya fondasi kepercayaan dan dukungan dari masyarakat setempat.
Menyadari hal tersebut, manajemen PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo (BCPM) Holding Company MAA Group secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada warga serta pemerintah Desa Laroenai dan Desa Buleleng.
Bagi pihak manajemen, berbagai program PPM yang telah bergulir selama dua tahun terakhir bukan sekadar pencapaian sepihak perusahaan, melainkan buah manis dari kolaborasi solid bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, panitia PPM, serta seluruh warga.
Manajemen PT BCPM, Arnoldus Wea, menegaskan bahwa perusahaan tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya sinergi dan komunikasi yang terjaga baik dengan masyarakat di wilayah operasional.
“Kami sadar PT BCPM tidak bisa berjalan sendiri. Banyak program yang bisa terlaksana karena adanya dukungan dari pemerintah desa, panitia PPM, tokoh masyarakat, dan warga yang ikut menjaga komunikasi tetap baik. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Desa Laroenai dan Desa Buleleng,” ujar Arnoldus, Minggu (7/6/2026).
Arnoldus menambahkan, relasi yang dibangun di wilayah lingkar tambang Morowali ini bukan sekadar hubungan formal antara korporasi dan desa sekitar. Lebih jauh dari itu, ini merupakan upaya bersama untuk merawat kepercayaan demi membangun masa depan yang berkelanjutan.
Untuk memastikan program tepat sasaran, PT BCPM berkomitmen melibatkan masyarakat sejak tahapan penyusunan awal. Seluruh rencana kegiatan digodok bersama warga dan pemerintah daerah, lalu dituangkan ke dalam rencana PPM lima tahunan perusahaan.
Langkah partisipatif ini diambil agar program yang dieksekusi benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
“Kami tidak ingin menyusun program sendiri di atas meja. Semua dibahas bersama warga dan Pemda Morowali supaya apa yang dibangun memang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” jelas Arnoldus.
Tak hanya di fase perencanaan, prinsip transparansi juga diterapkan dalam masa pengawasan. PT BCPM rutin menggelar forum hearing atau evaluasi program PPM sebanyak tiga kali dalam setahun bersama pemerintah desa dan perwakilan warga binaan.
Melalui forum berkala ini, kedua belah pihak bersama-sama meninjau progres di lapangan, menyerap aspirasi baru, sekaligus memastikan program berjalan sesuai komitmen bersama.
“Kami ingin program ini benar-benar dikontrol bersama. Karena itu, setiap tahun ada evaluasi rutin bersama pemerintah desa dan perwakilan masyarakat supaya semua bisa melihat langsung progres program yang berjalan,” tambahnya.
Dalam dua tahun terakhir, sejumlah program prioritas telah direalisasikan di desa-desa lingkar tambang tersebut. Cakupannya meliputi pemberdayaan masyarakat, dukungan kegiatan sosial, penguatan ekonomi warga, hingga bantuan infrastruktur desa.
Arnoldus menggarisbawahi bahwa program PPM ini bukan sekadar kepatuhan formal terhadap amanat UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 108 beserta peraturan turunannya. Lebih dari itu, program ini dipandang sebagai sebuah tanggung jawab moral.
“PPM bukan hanya kewajiban perusahaan sesuai UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 108 dan Permen ESDM, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kami kepada masyarakat sekitar tambang. Kami wajib hadir, tapi lebih dari itu, kami memang ingin hadir untuk masyarakat,” tegasnya.
Komitmen PT BCPM tersebut mendapat sambutan positif dari pihak pemerintah desa. Kepala Desa Laroenai, Tawakal, mengakui bahwa pola komunikasi yang dibangun perusahaan selama ini sangat terbuka karena selalu mengedepankan musyawarah sebelum program dieksekusi.
“Kami berterima kasih kepada PT BCPM karena selama ini sudah membantu masyarakat Desa Laroenai melalui program-program PPM yang benar-benar dirasakan warga, mulai dari pemberdayaan sampai bantuan infrastruktur desa,” kata Tawakal saat dihubungi terpisah.
Tawakal menambahkan, masyarakat sangat antusias dengan kehadiran perusahaan dan berharap kerja sama yang harmonis ini dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan ke depan.
Meski telah menorehkan dampak positif, PT BCPM mengakui masih ada ruang yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Pihak manajemen senantiasa membuka diri terhadap pengawasan, kritik, maupun masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kecamatan, desa, hingga unsur Tripika setempat.
“Kami masih banyak kekurangan dan tentu butuh masukan dari semua pihak. Kami berharap stakeholder desa binaan dan Tripika terus mengawal dan memberikan kritik yang membangun supaya delapan aspek program PPM benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lingkar tambang,” pungkas Arnoldus. (*)

Opini Anda