PALU– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 pada Senin, 14 April 2025, bertempat di Ruang Nagana, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, dan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi daerah dan nasional, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur, dr. Reny A. Lamadjido.
Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, hadir langsung dalam forum penting tersebut dan menerima sertifikat penghargaan sebagai daerah terbaik pertama se-Sulawesi Tengah dalam penurunan angka kemiskinan, dari 15,56% menjadi 14,23%—capaian penurunan tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Sulteng.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Anwar Hafid kepada tiga kabupaten dengan capaian terbaik, yakni Kabupaten Morowali Utara, Donggala, dan Poso. Sebagai bentuk apresiasi, Kabupaten Poso juga menerima bantuan keuangan daerah atas keberhasilan tersebut yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai visi pembangunan Sulawesi Tengah yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menguraikan sembilan program unggulan Pemprov Sulteng, antara lain penghapusan kemiskinan ekstrem, program Nambaso untuk menekan angka anak putus sekolah, serta layanan kesehatan gratis hanya dengan KTP Sulawesi Tengah.
“Musrenbang ini adalah momentum strategis untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun arah pembangunan Sulawesi Tengah. Dengan sembilan program berani yang telah kami rancang, kami fokus menciptakan pembangunan yang merata dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mendorong efisiensi anggaran, penguatan tata kelola, serta percepatan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Penurunan kemiskinan harus dimulai dari desa, dengan memperkuat data dan kolaborasi antar sektor. Pemerintah harus sejalan dengan arah kebijakan Presiden agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan efisien,” tegas Wamendagri.
Melalui Musrenbang RKPD 2026 ini, Pemprov Sulteng meneguhkan komitmennya dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang responsif, partisipatif, dan berbasis data. Ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai provinsi yang maju, mandiri, dan sejahtera. **IKP Poso
Opini Anda