POSO– Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) resmi beroperasi secara nasional setelah diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia melalui video conference (vidcon) yang berpusat di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Di Kabupaten Poso, peluncuran gerakan koperasi massal ini diikuti oleh Wakil Bupati Poso, H. Soeharto Kandar, bersama jajaran Forkopimda dan pengurus koperasi di Kelurahan Mapane.
Operasionalisasi 1.061 KDKMP ini menandai babak baru dalam penguatan ekonomi berbasis kerakyatan. Koperasi tidak lagi sekadar menjadi lembaga simpan pinjam konvensional, melainkan bertransformasi menjadi pilar ketahanan pangan dan pusat distribusi logistik masyarakat.
Pemotong Rantai Distribusi dan Solusi Stabilitas Harga
Dalam arahannya, Presiden RI menegaskan bahwa model koperasi berbasis desa dan kelurahan merupakan instrumen strategis untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, koperasi diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan ekonomi masyarakat lapisan bawah, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok.
“Model koperasi ini adalah solusi nyata dalam memperkuat ekonomi masyarakat lapis bawah melalui pengelolaan usaha produktif yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Presiden.
Menuju Pengelolaan Koperasi yang Profesional di Poso
Membacakan sambutan tertulis Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM, Wakil Bupati H. Soeharto Kandar menekankan bahwa momentum ini harus menjadi titik balik bangkitnya ekonomi kemandirian di Poso. KDKMP ditargetkan menjadi motor penggerak untuk mengoptimalkan potensi lokal di setiap desa dan kelurahan.
Ada tiga poin penting yang ditekankan untuk keberlanjutan KDKMP di Kabupaten Poso:
- Tata Kelola Profesional: Pengurus koperasi wajib membangun sistem yang transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan anggota.
- Fungsi Multi-Usaha: Koperasi harus mampu memfasilitasi kemudahan akses modal, penyediaan kebutuhan usaha, hingga membantu distribusi hasil produksi ekosistem lokal.
- Inovasi Berkelanjutan: Koperasi dituntut tidak pasif dan harus terus berinovasi agar memiliki daya saing tinggi di pasar modern.
“Saya berharap KDKMP tidak hanya hadir sebagai simbol kelembagaan semata, tetapi benar-benar menjadi solusi nyata bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini,” tegas Bupati Poso dalam sambutan tertulisnya.
Dukungan Penuh Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso berkomitmen memberikan pengawalan dan dukungan penuh terhadap program pemberdayaan ekonomi ini. Melalui sinergi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), KDKMP diharapkan dapat tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Hadirnya tata kelola koperasi yang sehat di tingkat desa dan kelurahan diproyeksikan mampu menciptakan fondasi ekonomi daerah yang mandiri, tangguh, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Poso secara luas. SON
Opini Anda