MATARAM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau kepala daerah dan masyarakat di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk proaktif melakukan pemutakhiran data pertanahan. Langkah ini dinilai mendesak guna menghindari potensi tumpang tindih sertipikat yang kerap memicu konflik agraria.Persoalan utama yang disoroti adalah keberadaan sertipikat kategori KW 4, 5, dan 6. Istilah ini merujuk pada sertipikat lama yang belum dilengkapi peta kadastral atau belum terintegrasi dalam sistem digital. Akibatnya, batas-batas bidang tanah tersebut tidak terbaca secara jelas dalam sistem BPN, sehingga rawan diklaim oleh pihak lain.”Saya meminta tolong kepada camat, lurah, dan warga…
Penulis: Simson Towengke
MATARAM – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak selalu harus dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Perbaikan tata kelola dan sinkronisasi data justru menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur serta Bupati dan Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026). Nusron menjelaskan bahwa penyelarasan informasi antara sektor pertanahan dan perpajakan memiliki potensi besar dalam mendongkrak penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Integrasi antara Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP)…
MATARAM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan kebijakan berani untuk mempercepat sertifikasi tanah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia meminta pemerintah daerah setempat membebaskan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat kategori miskin ekstrem.Hal tersebut ditegaskan Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-NTB di Kantor Gubernur NTB, Jumat (10/04/2026). Kesenjangan Data SertifikasiNusron mengungkapkan adanya selisih sekitar 8% antara bidang tanah yang sudah terdaftar dengan yang telah memiliki sertifikat resmi. Dari total bidang tanah di NTB, 61% sudah terdaftar, namun baru 53% yang bersertifikat.”Saya usul,…
MATARAM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta seluruh pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk segera menuntaskan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan potensi daerah dan mempermudah masuknya investasi melalui sistem Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). ”Menyusun KKPR akan lebih mudah kalau ada RDTR. Daerah yang punya potensi bisa menjadi tidak ada gunanya kalau belum memiliki RDTR. Karena itu, saya harap Bapak/Ibu dapat menyusun RDTR secepatnya,” tegas Nusron Wahid saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-NTB di Kantor…
Cikeas – Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bukan hanya memiliki tugas teknis, namun juga menjadi representasi instansi dalam menyampaikan informasi ke publik. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), membekali para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ATR/BPN dengan kemampuan komunikasi publik agar siap berperan sebagai garda terdepan yang tepercaya. “Setiap ASN, khususnya di lingkungan ATR/BPN adalah humas. Dan, strategi komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Kita sebagai bagian ATR/BPN dituntut untuk mampu menyampaikan setiap informasi secara jelas agar pesan yang…
JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyaksikan langsung proses penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara tahap VI dengan nilai fantastis mencapai Rp11.420.104.815.858. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam upaya penguasaan kembali aset negara. Acara penyerahan berlangsung di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/04/2026). “Mewakili Bapak Menteri Nusron, kami bersyukur dapat melaksanakan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden dan masyarakat, agar kekayaan negara serta sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat,” ujar Wamen Ossy usai kegiatan. Pengembalian Ratusan Ribu…
MOROWALI UTARA – Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, meresmikan Tugu Desa Ronta di kampung halamannya, Desa Ronta, Kecamatan Lembo Raya, pada Jumat (10/04/2026). Peresmian ini menjadi momen emosional sekaligus simbol kemajuan bagi desa setempat. Meskipun cuaca di lokasi terpantau mendung, prosesi peresmian tetap berlangsung khusyuk dan dihadiri dengan antusias oleh puluhan warga serta tokoh masyarakat. Tugu yang mengusung desain modern dengan dominasi warna merah-putih dan sentuhan motif adat tersebut kini berdiri kokoh sebagai ikon baru Desa Ronta. Simbol Persatuan dan Kemajuan Dalam sambutannya, Bupati Delis menyampaikan rasa haru dapat memberikan kontribusi nyata bagi tanah kelahirannya. Ia…
Sejarah besar bagi umat Islam di Kabupaten Morowali Utara (Morut) akan segera terukir. Pada Ahad, 12 April 2026 mendatang, yang bertepatan dengan 24 Syawal 1447 H, untuk pertama kalinya Morut akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Haul Guru Tua (Habib Idrus bin Salim Al-Jufri) ke-58.Giat religi yang monumental ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan sebuah ikhtiar besar untuk membumikan kembali ajaran sang pelita dari timur di tanah Morut. Di balik persiapan matang yang tengah dikebut, sosok Hj. Warda Dg. Mamala, SE, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Morowali Utara, muncul sebagai pilar utama yang memastikan perhelatan ini dapat terlaksana secara mandiri dan…
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat. “Walaupun sudah diatur terkait penugasan WFH, kami pastikan untuk layanan pertanahan di hari Jumat tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Sekjen ATR/BPN, di Jakarta, Jumat (10/04/2026). Kementerian ATR/BPN mengatur proporsi…
PALEMBANG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya sebagai pendukung utama dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dukungan ini diwujudkan melalui pemberian jaminan keamanan hak atas tanah lewat penerbitan sejumlah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL). Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa kepastian hukum atas tanah merupakan kunci utama untuk menarik minat investor, terutama dalam proyek infrastruktur konektivitas seperti pelabuhan. “Kementerian ATR/BPN sebagai supporting utama semua kegiatan investasi. Proyek investasinya di bidang connectivity, yaitu pelabuhan. Diharapkan dengan adanya pelabuhan yang terstandar nanti akan memicu investasi masuk,” ujar…