Sesi Mapeda Sosialisasikan Stimulan Perumahan Swadaya di Pamona Puselemba

Sesi Mapeda Sosialisasikan Stimulan Perumahan Swadaya di Pamona Puselemba

POSO– Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Poso, Sesi KD Mapeda, menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pamona Puselemba, Desa Buyumpondoli, Jumat (15/05-2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang layak.

Dalam kesempatan tersebut, Sesi KD Mapeda menekankan pentingnya transparansi dan sinergitas dalam penyaluran bantuan yang melibatkan aspirasi legislatif maupun program reguler.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa sosialisasi ini sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam menyediakan hunian yang layak bagi warga kurang mampu di Kabupaten Poso,” ujar Sesi KD Mapeda.

Dalam laporannya, Sesi menyebutkan bahwa total bantuan untuk Kabupaten Poso kali ini mencapai 395 unit. Sejumlah 195 unit merupakan program aspirasi dari Anggota DPR-RI Dapil Sulteng, Muhidin M. Said (Partai Golkar) dan 200 unit lainnya berasal dari program reguler Kementerian.

Ia menyampaikan apresiasinya atas perjuangan anggota DPR-RI di tingkat pusat yang telah membawa program tersebut ke daerah, khususnya ke Kabupaten Poso. Menurutnya, kolaborasi antara DPRD tingkat kabupaten dengan perwakilan di pusat sangat krusial untuk mempercepat pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Anggota DPRD Poso dua periode mengingatkan para penerima bantuan di Kecamatan Pamona Puselemba bahwa BSPS bersifat stimulan.

“Semangat swadaya dan gotong royong adalah kunci. Kami di DPRD akan terus mengawasi proses ini agar pelaksanaannya berjalan lancar, tepat mutu, dan tepat waktu, sehingga masyarakat bisa segera menempati rumah yang lebih sehat dan nyaman,” tambahnya.

Kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan antusias, di mana para calon penerima manfaat mendapatkan penjelasan teknis mengenai prosedur penyaluran bantuan material dan upah kerja.

Dengan adanya pengawalan langsung dari pimpinan DPRD, diharapkan program ini dapat meminimalisir kendala di lapangan dan memberikan dampak ekonomi positif bagi warga setempat. SON