Poso Honorer Terbesar Se-Sulteng, Terancam Kesulitan Bayar Gaji Pegawai Kontrak

PALU- Kabupaten Poso saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal yang cukup serius. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terkait kemampuan pemerintah daerah dalam membayar gaji tenaga honorer.

Hal ini dikarenakan Kabupaten Poso tercatat sebagai daerah dengan jumlah tenaga honorer terbesar pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Masalah keterbatasan fiskal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPRD Sulawesi Tengah bidang ekonomi dan keuangan, Yus Mangun. Menurutnya, Kabupaten Poso bersama dua kabupaten lainnya, yakni Donggala dan Tojo Una-Una, sedang berada dalam kondisi sulit akibat rasionalisasi anggaran serta menurunnya kapasitas fiskal daerah.

“Poso itu honorer terbesar di Sulawesi Tengah untuk kabupaten/kota, kedua Donggala. Kalau Tojo Una-Una APBD-nya memang kecil,” ujar Yus Mangun saat ditemui di ruang sidang DPRD Provinsi Sulteng.

Yus menjelaskan bahwa persoalan pembiayaan upah tenaga honorer menjadi tantangan yang sangat berat bagi daerah seperti Poso. Kabupaten ini menanggung beban belanja pegawai yang cukup besar, namun memiliki kapasitas APBD yang terbatas pasca-rasionalisasi anggaran.

Guna mengantisipasi risiko gagal bayar atau keterlambatan hak para tenaga honorer di Poso, DPRD Provinsi Sulteng mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah taktis. Salah satunya adalah mempercepat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Pembahasan perubahan anggaran yang biasanya dilakukan menjelang akhir tahun, didorong untuk bisa maju lebih awal pada pertengahan tahun ini.

“Kita akan mempercepat perubahan anggaran tahun 2026. Kalau bisa Juni-Juli sudah digelar, sehingga September sudah masuk perubahan. Kalau tidak, kita khawatir kesulitan membayar lagi,” tegas Yus Mangun.

Langkah percepatan ini dinilai krusial agar kebutuhan mendesak, terutama pos belanja pegawai dan honorer di Kabupaten Poso, dapat segera tertutupi sebelum memasuki masa kritis anggaran.

Kondisi tekanan fiskal yang dialami daerah-daerah di Sulteng ini kabarnya juga telah diteruskan ke tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengonfirmasi telah menyampaikan laporan terkait kondisi keuangan daerah tersebut dalam pertemuan bersama Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan harapan mendapat perhatian atau formulasi kebijakan dari pemerintah pusat.

Sumber Berita: Diolah berdasarkan pemberitaan media online Radar Palu (Jawa Pos Group) berjudul
“Tiga Kabupaten di Sulteng Terancam Kesulitan Bayar Honorer, DPRD Dorong Percepatan Perubahan Anggaran 2026” yang diterbitkan pada Senin, 1 Juni 2026.