PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelarasan Program Sekolah Rakyat dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025. Rakor ini diadakan di Swiss-Belhotel Silae Palu pada Kamis (20/11/2025), sebagai langkah strategis untuk memastikan program kesejahteraan sosial tepat sasaran.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido. Ia menekankan pentingnya sinergi total antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk keberhasilan implementasi program ini.
“Penyelarasan program ini adalah langkah penting agar setiap program kesejahteraan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Wagub Reny.
Wakil Gubernur Reny menjelaskan bahwa DTSEN berfungsi sebagai basis data tunggal yang terintegrasi dengan data dukcapil. Data ini bersumber dari tiga data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Melalui DTSEN, rumah tangga diklasifikasikan dalam desil 1 hingga 10, dengan desil 1–4 menjadi kelompok prioritas untuk intervensi program.
“Integrasi DTSEN dan Sekolah Rakyat sangat penting agar penetapan peserta, penyusunan kurikulum, dan pendampingan benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat,” tambahnya, meminta Rakor menghasilkan roadmap yang jelas dan terukur.
Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Farid Rifai Yotolembah, dalam laporannya menegaskan bahwa integrasi Sekolah Rakyat dengan DTSEN adalah wujud nyata dari implementasi Nawacita Presiden serta semangat “Sulteng Nambaso” dan 9 Program Berani Pemprov Sulteng.
Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional berasrama yang dirancang untuk anak dari keluarga sangat miskin (desil 1–2) dengan tujuan utama memutus rantai kemiskinan.
Saat ini, Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Tengah telah berjalan di tiga lokasi:
- SRMP 22 Sigi (dikelola Kemensos RI).
- Sekolah Rakyat Nambaso (200 peserta didik: 75 SMP dan 125 SMA).
- Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Tojo Una-Una (dikelola Pemkab Touna).
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Biro Setjen Kemensos RI, Kepala Pusdatin Kemensos RI, Kepala OPD Pemprov Sulteng, serta Kepala Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas Kominfo dari Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
Opini Anda