POSOLINE.COM – Kunjungan kerja Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Komjen (Pol) Boy Rafli Amar, di bupaten Poso, pada Rabu 12 Agustus 2020, diwarnai oleh aksi unjuk rasa ratusan warga Poso yang tergabung dalam Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai (FPMCD) kabupaten Poso.
Ratusan masa tersebut melakukan aksinya tepat di depan halaman kantor Bupati Poso, dimana saat itu sedang berlangsung rapat koordinasi Kepala BNPT bersama Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigiilipu yang didampingi sejumlah pejabat yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah elemen mayarakat Poso seperti, tokoh masyarakat dan tokoh Agama.
Ketua FPMCD Poso, Muhaimin Yunus Hadi dalam orasinya antara lain mengatakan, kalau pihak kepolisian gagal dalam menciptakan situasi kondisi keamanan yang lebih baik di tanah Poso.
Hal ini kata Muhaimin dibuktikan dengan kurang lebih 20 tahun operasi keamanan di Poso, namun sebagian masyarakat masih dilanda keresahan dan ketakutan dalam melakukan aktivitasnya. Bahkan kata Muahimin, operasi yang tengah berjalan hingga hari ini, banyak menyebabkan jatuhnya korban dari masyarakat yang tidak bersalah.
Olehnya, dalam tuntutanya pihak FPMCD antara lain menginginkan, pihak TNI dapat mengambil alih operasi keamanan di kabupaten Poso.
Lebih jauh pihak FPMCD berharap terkait peristiwa salah tembak yang telah menyebabkan adanya jatuh korban pada masyarakat yang tidak bersalah, dapat di proses sesuai ketentuan yang berlaku.
Usai menyampaikan orasinya, akhirnya sejumlah perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Bupati Poso, Kolonel (Pur) Darmin A. Sigilipu.
Dihadapan perwakilan masa aksi, Bupati Darmin antara lain menyatakan, apa yang menjadi keinginan masyarakat telah di akomodir pihak Pemerintah Daerah dengan mengirim surat ke Presiden RI, agar masalah di kabupaten Poso dapat diselesaikan secara tuntas.
Dimana dalam suratnya tersebut Bupati Darmin menegaskan agar pihak TNI benar- benar dilibatkan dalam penanganan operasi keamanan di Poso. Dari surat tersebut ternyata mendapat respon positif oleh pihak Pemerintah Pusat, terbukti adanya pembentukan satuan tugas khusus.
βSatuan khusus ini sementara belum diterjunkan di Poso karena sedang dalam kegiatan yang namanya pra tugas,” urai Bupati Darmin.
Ditambahkanya, jika tidak ada kendala satuan tugas khusus ini akan tiba di Poso tanggal 15 Agustus 2020, dan paling lambat akhir bulan Agustus 2020.
Masih didepan perwakilan pengunjuk rasa, Bupati Darmin menyatakan, bahwa pihaknya bersama sama elemen masyarkat Poso dalam pertemuannya dengan pihak BNPT memberikan waktu hingga tahun ini permasalahan keamanan di Poso harus sudah dapat dituntaskan.
βKalau tidak biarlah kami bersama masyarakat untuk bergerak, jika Negara tidak bisa hadir dalam masalah ini,” rinci Purnawiran Marinir itu.
Usai melakukan pertemuan bersama Bupati Poso, akhirnya masa bersama pengurus FPMCD mengakhiri aksinya dengan membubarkan aksi kerumunan. SYD.
Opini Anda