JAKARTA – Keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak hanya diukur dari penindakan pelaku, tetapi juga kemampuan mencegah kejahatan serupa terulang. Pesan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Iljas menegaskan, pengungkapan kasus harus menjadi pijakan untuk membangun sistem pertanahan yang lebih tangguh. Aparatur negara perlu menjawab akar masalah mengapa kejahatan pertanahan masih bisa terjadi, bukan sekadar mencari pelakunya.
Tiga Langkah Strategis Pencegahan Mafia Tanah
Untuk mewujudkan sistem pertanahan yang tangguh, Kementerian ATR/BPN merumuskan tiga langkah utama pasca-Rakor:
- Pembenahan Tata Kelola Pertanahan: Hasil penegakan hukum dijadikan dasar evaluasi untuk memetakan modus kejahatan sekaligus menutup celah kelemahan sistem.
- Peningkatan Kualitas Data dan Integritas: Kepastian hukum diperkuat melalui akurasi data, transparansi sistem, serta digitalisasi layanan yang memiliki jejak audit jelas. Menurut Iljas, teknologi canggih tetap harus diimbangi aparatur yang berintegritas.
- Penguatan Sinergi Penegakan Hukum: Kerja sama lintas lembaga yang telah terjalin selama sembilan tahun antara Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, dan Kejaksaan akan terus dioptimalkan dengan mengedepankan ketepatan penanganan perkara.
Capaian Satgas Anti-Mafia Tanah Tahun 2026
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, memaparkan kinerja Satgas Anti-Mafia Tanah sepanjang 2026. Dari total 120 target operasi (TO), Satgas berhasil menyelesaikan 100 kasus dan menetapkan 151 tersangka.
Penindakan tersebut menyelamatkan aset tanah seluas 110.046.567 meter persegi dengan nilai kerugian negara dan masyarakat mencapai Rp5,77 triliun (Rp5.773.954.641.464). Ke depan, Hendra berharap Satgas lebih memfokuskan penanganan pada kasus-kasus berskala besar dan potensial sebagai bukti keseriusan negara dalam pemberantasan mafia tanah.
Rakor yang berlangsung selama dua hari (12–13 November 2026) ini diikuti oleh 414 peserta gabungan dari Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta Kantor Wilayah BPN Provinsi. Acara penutupan turut dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang dan Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Rudi Alfonso.**

Opini Anda