JAKARTA – Sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi resmi menerapkan kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB pendaftaran tanah pertama kali bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah (pemda) ini berhasil mendorong pendaftaran 129 juta bidang tanah di seluruh Indonesia hingga tahun 2026.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, menegaskan bahwa dukungan pemda tersebut sangat meringankan beban biaya warga.
“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Rincian Kebijakan Pembebasan BPHTB Pendaftaran Tanah
Uunk merincikan bahwa dari total 132 daerah tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara penuh. Sementara itu, 42 kabupaten/kota lainnya menerapkan skema pengurangan tarif BPHTB.
Sebagai informasi, BPHTB merupakan pajak daerah atas perolehan hak tanah dan bangunan. Masyarakat membayarkan pajak ini melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan atau kanal resmi pemerintah kabupaten/kota setempat.
Perkuat Kolaborasi Pusat dan Daerah
Lebih lanjut, Uunk mengapresiasi langkah proaktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program sertipikasi tanah nasional. Kebijakan pembebasan BPHTB pendaftaran tanah ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk.**

Opini Anda