JAKARTA β Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, terus berkomitmen meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan medis bagi masyarakatnya. Langkah konkret ini ditunjukkan melalui pertemuannya langsung dengan pemerintah pusat guna memperjuangkan kebutuhan fasilitas medis di daerah.
Bupati Delis bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido dan sejumlah bupati se-Sulteng menggelar audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K), di Kantor Kemenkes RI, Jakarta, Kamis (24/9/2026) pagi.
Pertemuan strategis ini memfokuskan pembahasan pada penguatan sarana dan prasarana medis, pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, hingga percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC).
Sampaikan Kebutuhan Layanan Kesehatan Morowali Utara
Dalam audiensi tersebut, Bupati Delis hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan Morowali Utara, Arif Paskal Pokonda, SST, M.Kes. Kehadiran jajaran Pemkab Morowali Utara ini bertujuan untuk menyelaraskan kondisi riil di lapangan dengan program kerja Kementerian Kesehatan.
Beberapa hal krusial yang disampaikan meliputi kondisi fasilitas kesehatan (faskes), ketersediaan peralatan diagnostik, kebutuhan dokter spesialis, hingga dukungan anggaran rehabilitasi faskes.
“Kami ingin memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat di daerah, khususnya wilayah yang memiliki tantangan akses dan geografis, benar-benar masuk dalam perencanaan pemerintah pusat. Pelayanan kesehatan tidak bisa disamaratakan tanpa melihat kondisi masing-masing daerah,” ujar Bupati Delis.
Fokus Mobilisasi Alat Diagnostik dan Penanganan TBC
Salah satu poin utama dalam diskusi adalah percepatan penanggulangan TBC. Kemenkes pada 2026 menargetkan pelacakan kontak erat pasien TBC secara agresif dan aktif di 53.335 lokus yang tersebar di 514 kabupaten/kota.
Untuk mendukung penanganan TBC di Morowali Utara yang memiliki akses antarkawasan tidak mudah, Kemenkes merencanakan distribusi peralatan medis canggih ke tingkat pelayanan dasar, seperti:
- Perangkat Genexpert untuk tes diagnostik cepat.
- Portable X-ray untuk pemeriksaan rontgen di lapangan.
- Penguatan kapasitas operasional serta tenaga radiografer.
Langkah ini diharapkan mampu memotong rantai penularan TBC secara dini serta memperpendek waktu rujukan pasien.
Pemenuhan Dokter Spesialis Lewat PPDS Universitas Tadulako
Selain infrastruktur, sektor SDM kesehatan menjadi perhatian serius. Kemenkes mendorong percepatan pendidikan dokter spesialis melalui skema Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), salah satunya melalui pembukaan program di Universitas Tadulako.
Skema ini diprioritaskan agar putra-putri daerah yang menempuh pendidikan spesialis dapat kembali dan mengabdi di daerah asal.
Pemerintah daerah diminta menyusun data kebutuhan dokter spesialis secara terukur agar alokasi kuota pendidikan dapat disesuaikan secara tepat.
Rencana Pembangunan dan Alokasi DAK 2027β2028
Audiensi ini juga menyentuh perencanaan jangka panjang terkait pembangunan fisik dan renovasi faskes yang diproyeksikan mulai bergulir bertahap pada 2027 hingga 2028.
Mengingat alokasi anggaran nasional yang sangat besar, daerah diminta merapikan data verifikasi untuk pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun nonfisik, yang proses verifikasinya dijadwalkan pada OktoberβNovember mendatang.
“Kami berharap komunikasi pusat dan daerah semakin kuat sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, program yang turun ke daerah bukan hanya tepat sasaran, tetapi juga sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah,” tambah Delis.
Integrasi Data dan Penguatan Laboratorium Regional
Selain pembahasan penanganan penyakit menular, audiensi turut menyoroti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui integrasi data lintas sektor (Dukcapil, BPJS Kesehatan, Kemensos, dan PUPR). Integrasi ini penting untuk mendeteksi Penyakit Tidak Menular (PTM) maupun penyakit menular sejak dini.
Di sisi lain, penguatan laboratorium regional di Palu juga didorong untuk mempercepat pemeriksaan sampel mikrobiologi, sehingga daerah seperti Morowali Utara tidak perlu lagi mengirimkan spesimen ke luar provinsi yang memakan waktu lama.
Melalui langkah proaktif ini, Pemkab Morowali Utara optimistis penguatan layanan kesehatan Morowali Utara dapat terwujud secara merata, demi mendukung target nasional eliminasi TBC pada tahun 2030**
Opini Anda