POSO β Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Tambarana dan Kawasan Pendolo di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Konsultasi Publik (KP) I Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Ir. Heningsih E.G. Tampai, M.Si., di Hotel Ancyra Poso, Selasa (17/11/2026).
Kehadiran langsung Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, beserta tim supervisi dan Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama Kementerian ATR/BPNβIr. Sufrijadi, M.A. dan Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc.βmenegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mengawal kualitas tata ruang daerah. Dukungan lintas sektor dari ATR/BPN ini krusial guna memastikan penyusunan RDTR Tambarana dan Pendolo selaras dengan kebijakan penataan ruang nasional serta terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha.
Dalam sambutan tertulis Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM., yang dibacakan Sekda Heningsih, ditekankan bahwa Kawasan Tambarana di Kecamatan Poso Pesisir Utara dan Kawasan Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan memegang peranan vital bagi pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, serta kelestarian lingkungan.
“RDTR yang berkualitas, terukur, dan aplikatif menjadi kebutuhan mendesak, baik sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang maupun sebagai acuan dalam memberikan kepastian hukum bagi investasi dan perizinan berusaha,” ujar Bupati Verna dalam sambutan tersebut.
Sinergi Pusat, Daerah, dan Akademisi dalam Perencanaan Ruang
Proses penyusunan dokumen RDTR ini melibatkan kolaborasi intensif antara Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Poso, serta tim penyusun akademisi dari Universitas Tadulako (Untad). Pada sesi pleno yang dipandu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Poso, tim penyusun dari Untad memaparkan hasil analisis wilayah, tujuan penataan ruang, konsep rencana struktur dan pola ruang, hingga identifikasi muatan materi yang berpotensi memengaruhi lingkungan hidup.
Bupati Poso mengingatkan agar perencanaan tata ruang tidak disusun semata-mata secara teknokratis, melainkan wajib menyerap aspirasi, kearifan lokal, dan kebutuhan nyata masyarakat. Seluruh pemangku kepentingan diajak memberikan masukan konstruktif terkait batas wilayah, potensi sumber daya alam, kawasan lindung, serta mitigasi risiko bencana agar RDTR selaras dengan daya dukung lingkungan dan visi Kabupaten Poso yang maju, tangguh, dan berkelanjutan.
Selain jajaran pusat Kementerian ATR/BPN, kegiatan ini juga dihadiri secara luring maupun daring oleh:
- Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.
- Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah beserta kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulawesi Tengah (daring).
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso.
- Camat Poso Pesisir Utara, Camat Pamona Selatan, serta para kepala desa di wilayah perencanaan Tambarana dan Pendolo.
- Perwakilan BUMN/BUMD, akademisi anggota Forum Penataan Ruang (FPR), Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi Sulawesi Tengah, dan tokoh masyarakat Ir. Samsuri, M.Si.
Rangkaian Konsultasi Publik I ini ditutup dengan penyepakatan dan penandatanganan berita acara sebagai pijakan sahih penyempurnaan dokumen RDTR menuju penetapan Ranperkada. SON

Opini Anda