JAKARTA– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan perluasan pendaftaran tanah seluas 4,8 juta hektar melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk periode 2025–2029.
Program yang didukung penuh oleh Bank Dunia ini dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa ILASPP memiliki cakupan serta dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan nasional.
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Integrasi Data dan Modernisasi Sistem Informasi
Dalam pelaksanaannya, ILASPP melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Kementerian Dalam Negeri.
Guna mencapai target yang telah ditetapkan, Kementerian ATR/BPN memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi.
Langkah ini dilakukan agar seluruh data dan informasi dari instansi terkait dapat terhubung secara akurat untuk mendukung efektivitas pengambilan keputusan.
Dalu menekankan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada komitmen nyata dari seluruh pihak yang terlibat.
“Keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, kemudian kualitas koordinasi di antara seluruh pihak yang terlibat. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan yang nyata, baik dalam bentuk kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, maupun percepatan pengambilan keputusan,” tuturnya.
Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Melalui pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang ini, Kementerian ATR/BPN berharap hasil dari proyek ILASPP tidak hanya sebatas pencapaian target fisik semata, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang kokoh serta tata ruang yang terintegrasi demi mendukung pembangunan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Land Tenure Specialist World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice, Willem van der Muur, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. **
Opini Anda