Pemkab Poso Sukses Amankan Rp212,8 Miliar untuk Sektor Irigasi

POSO- Di tengah tren efisiensi anggaran yang melanda berbagai daerah di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Poso membawa kabar baik. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkab Poso sukses mengamankan bantuan penanganan infrastruktur berskala besar dari pemerintah pusat. Program nasional ini ditujukan langsung untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan di wilayah Kabupaten Poso.

Langkah strategis ini berhasil dicapai setelah Pemkab Poso mengajukan usulan penanganan melalui platform digital Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu SIPURI (Sistem Informasi Program Usulan Irigasi).

Dari total 22 usulan yang diajukan, Kementerian PU bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III telah melakukan verifikasi ketat. Hasilnya, sebanyak 14 kegiatan dinyatakan disetujui untuk tahun anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

10 Kegiatan Jaringan Irigasi Air Tanah, berupa pembuatan 87 titik sumur pompa di daerah irigasi tadah hujan atau wilayah yang sering mengalami kekurangan pasokan air.

4 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Utama, difokuskan pada penanganan dan perbaikan saluran primer serta sekunder.

Total anggaran yang dikucurkan untuk belasan proyek strategis ini mencapai Rp212,8 Miliar. Seluruh kegiatan dijadwalkan akan segera dieksekusi oleh BWS Sulawesi III pada bulan Juli 2026 mendatang.

Admin Pengusul Bidang Irigasi Kabupaten Poso sekaligus Staf Teknis Bidang Irigasi, Abd. Jalal Rahman, SST, membenarkan adanya kepastian program tersebut. Namun, ia juga memberikan catatan terkait beberapa usulan penanganan bendung yang belum berhasil lolos verifikasi.

“Ada beberapa usulan bendung yang belum disetujui karena keterbatasan data pendukung, seperti dokumen Feasibility Study (FS) atau Studi Kelayakan,” ujar Abd. Jalal Rahman, dihubungi Kamis (25/06-2026).

Mengingat luasnya potensi pertanian di wilayah ini, Jalal berharap ke depan ada dukungan penguatan pada aspek pendanaan perencanaan serta biaya pemeliharaan. Pasalnya, aset irigasi yang harus dikelola di Kabupaten Poso jumlahnya sangat masif.

Berdasarkan data teknis Dinas PUPR, Kabupaten Poso saat ini memiliki total: 130 Daerah Irigasi kewenangan kabupaten. 25 Irigasi Desa. 14 Embung.

Dengan terealisasinya proyek senilai ratusan miliar pada Juli nanti, pemerintah daerah berharap infrastruktur baru ini dapat berjalan lancar dan segera dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat petani sawah di seluruh Kabupaten Poso. SON