POSO – Pemerintah Kabupaten Poso terus berkomitmen memperkuat perdamaian dan ketangguhan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen ini ditegaskan dalam Dialog Nasional bertajuk “Poso Harmoni dan Tangguh: Kolaborasi Memperkuat Kohesi Sosial Melalui Rehabilitasi dan Reintegrasi Berbasis Komunitas” yang digelar di Gedung Torulemba, Poso, Rabu (17/6/2026).
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Poso, H. Soeharto Kandar, yang hadir membacakan sambutan tertulis Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM.
Dalam sambutannya, Wabup Soeharto menyampaikan bahwa tema dialog kali ini sangat relevan dengan kebutuhan riil masyarakat Poso saat ini. Menurutnya, harmoni sosial dan ketangguhan daerah hanya bisa terwujud jika seluruh elemen bergerak bersama.
”Upaya ini hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat sipil,” ujar Soeharto.
Ia menambahkan, Pemkab Poso tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menaruh perhatian besar pada penguatan kohesi sosial, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penerapan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi berbasis komunitas melalui Program STRIVE.
”Pendekatan Program STRIVE ini merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap berbagai potensi konflik, intoleransi, maupun pengaruh ekstremisme kekerasan,” lanjutnya.
Deklarasi Kampung Harmoni dan Tangguh
Sebagai bentuk nyata dari program ini, Pemkab Poso menyambut baik deklarasi Kampung Harmoni dan Tangguh, sekaligus pengukuhan Forum Warga Harmoni dan Tangguh (FWHT). Forum ini resmi dibentuk di tiga wilayah, yakni Kelurahan Kayamanya, Kelurahan Moengko, dan Desa Toini.
Kehadiran FWHT diharapkan mampu menjadi ruang bersama bagi warga untuk membangun komunikasi, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
Melalui dialog nasional ini, Pemkab Poso berharap dapat melahirkan berbagai gagasan, rekomendasi, dan komitmen bersama yang kuat. Tujuannya jelas: menjaga Kabupaten Poso sebagai daerah yang harmonis, aman, inklusif, dan sejahtera.
Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga, unsur Forkopimda Kabupaten Poso, perwakilan BNPT RI, Direktur SKP-HAM Sulawesi Tengah beserta jajaran, Yayasan Nurani Perdamaian Indonesia, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga tokoh masyarakat dan penyintas konflik. SON
Opini Anda