JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menertibkan Hak Guna Usaha (HGU) milik 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan. Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Bareskrim Polri.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pemilik manfaat (beneficial ownership) dari 11 perusahaan tersebut berasal dari dalam negeri maupun investor asing, seperti Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ujar Nusron usai Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan hasil kajian ATR/BPN yang mengacu pada regulasi pertanahan dan aturan pembatalan HGU lahan terbakar, penindakan terhadap 11 korporasi tersebut dibagi ke dalam lima klaster:
- Pencabutan HGU Seluruhnya: Dikenakan kepada PT MIB (4.000 ha di Kab. Banjar, Kalsel), PT RKA (11.558,11 ha di Kab. Melawi, Kalbar), dan PT SKM (5.355,33 ha dan 2.360,81 ha di Kab. Ketapang, Kalbar) karena area terbakar melebihi 50% dan terjadi berulang.
- Penolakan Perpanjangan Eks HGU: Berlaku bagi PT BSLT (2.300 ha di Kab. Kubu Raya, Kalbar) yang haknya habis sejak 2020 dan dinilai tidak memenuhi standar sarana prasarana.
- Penolakan Penerbitan HGU Baru: Kementerian memutuskan tidak menerbitkan HGU bagi PT ANI (5.246 ha di Landak), PT BOS (4.750 ha di Kapuas Hulu), dan PT AER (5.134 ha di Ketapang), serta berkoordinasi dengan Kementan untuk mencabut izin usaha perkebunannya.
- Pencabutan HGU Sebagian: Diterapkan pada PT SAE (1.510,26 ha di Kab. Landak, Kalbar) dengan luasan lahan terbakar di bawah 50%.
- Pendalaman Lebih Lanjut: Kementerian masih memvalidasi data untuk menentukan pencabutan sebagian atau seluruhnya terhadap PT STP, PT API, dan PT JMS.
Penertiban ini melewati tahapan gelar kasus dan penelitian lapangan sesuai amanat UU Administrasi Pemerintahan serta Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembatalan HGU pada Lahan Terbakar.

Opini Anda