POSO – Krisis kebutuhan dasar kembali mengguncang Poso. Kelangkaan gas elpiji 3 kg yang memicu lonjakan harga di tingkat pengecer menjadi pemicu utama aksi demonstrasi warga di depan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Poso, Kamis (11/06/2026).
Puluhan sopir truk yang ikut tergabung dalam barisan massa aksi tampak memadati area depan kantor bupati. Kedatangan mereka disambut dengan pengamanan ketat dari aparat Kepolisian Polres Poso serta personel Satpol PP yang bersiaga penuh untuk memastikan jalannya penyampaian aspirasi berlangsung tertib.
Dalam aksi tersebut, masyarakat menyuarakan keresahan mendalam karena “gas melon” yang disubsidi pemerintah justru sulit didapat di pangkalan resmi, memaksa mereka membeli dengan harga yang mencekik leher.
Tumpukan Masalah: Gas, Solar, dan PDAM
Selain persoalan gas, massa aksi juga menuntut pemerintah untuk segera melakukan langkah nyata terkait dua masalah krusial lainnya yang tak kalah mencekik aktivitas warga:
Kelangkaan Solar: Para sopir truk mengeluhkan sulitnya akses solar subsidi di SPBU. Dampaknya, roda ekonomi lokal terhambat karena biaya operasional yang membengkak akibat ketergantungan pada harga eceran yang tidak stabil.
Optimalisasi PDAM: Warga menuntut perbaikan menyeluruh terhadap layanan PDAM. Selain masalah debit air yang sering tidak mengalir, kualitas air yang keruh dan tidak layak pakai menjadi keluhan yang terus berulang tanpa adanya perbaikan manajemen yang signifikan.
Wakil Bupati Poso yang menemui para demonstran di tengah penjagaan aparat menyatakan bahwa pemerintah sepenuhnya memahami beban yang ditanggung masyarakat. Ia menegaskan akan menampung semua usulan serta poin tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan massa.
Meski demikian, Wakil Bupati belum dapat mengambil keputusan instan di tempat. Ia menjelaskan bahwa pihak Pemda perlu melakukan proses administratif lebih lanjut, termasuk mengusulkan kembali permintaan warga terkait penanganan krisis ini kepada pihak-pihak terkait, agar setiap kebijakan yang diambil nantinya memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Massa aksi menekankan bahwa mereka tidak ingin persoalan ini hanya berujung pada janji koordinasi. Warga menuntut Pemda untuk segera melakukan audit distribusi di lapangan, memperkuat peran Satgas Migas untuk menekan spekulan gas dan solar, serta segera memperbaiki infrastruktur pipa serta manajemen di tubuh PDAM.
Aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa di tengah sulitnya kondisi ekonomi, kehadiran negara dalam menjamin ketersediaan energi dan layanan air bersih adalah harga mati yang harus segera dipenuhi. SON
Opini Anda