KOLONODALE – Menyikapi kondisi keuangan nasional yang cukup berat belakangan ini, Bupati Morowali Utara (Morut), Delis Julkarson Hehi, mengumpulkan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Pertemuan khusus yang dihadiri juga oleh Wakil Bupati H. Djira K dan Sekretaris Daerah Musda Guntur ini berlangsung di ruang kerja Bupati Morut pada Kamis (11/6/2026).
Rapat koordinasi ini digelar untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah agar selaras dengan program nasional melalui Asta Cita Presiden RI. Selain itu, evaluasi ini memastikan keterpaduan program dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Morut Periode 2025-2029.
Dalam arahannya, Bupati Delis menegaskan kepada seluruh pimpinan OPD untuk jeli dalam menyusun skala prioritas program kerja di tengah tantangan fiskal saat ini.
”Kita harus memilah-milah program prioritas mana yang urgen atau tidak bisa ditunda, dan mana yang boleh digeser ke tahun berikutnya. Semua harus mengacu pada program Asta Cita dan RPJMD yang selaras dengan visi misi yang sudah ditetapkan,” ujar Delis.
Jajaki Pinjaman PT SMI untuk Infrastruktur Mendesak
Untuk menyiasati kekurangan anggaran pada sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai mendesak, Bupati Delis mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tengah mengupayakan langkah strategis melalui pembiayaan alternatif. Salah satunya adalah menjajaki pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur.
Meski demikian, Delis menyadari bahwa kompetisi mendapatkan pembiayaan ini cukup ketat karena situasi ekonomi makro nasional.
”Kita sedang upayakan melakukan pinjaman ke PT SMI. Namun, kemungkinan jumlahnya terbatas karena daerah lain di Indonesia juga mengajukan pinjaman yang sama,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret untuk mendapatkan pinjaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Morut mengajukan dana kurang bayar sebagai jaminan kepada PT SMI.
Dana kurang bayar milik Pemkab Morut yang saat ini masih tertahan di pemerintah pusat diketahui berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang nilainya tergolong cukup besar.
Hadir dalam rapat evaluasi mendalam tersebut di antaranya Asisten I, Kepala Inspektorat, Kepala Bapenda, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kadis Dikbud, Kepala DLH, Kadis Kesehatan, Kadis Koperasi, Sekretaris Dinas PUPR, serta Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). SON
Opini Anda