POSO line.com – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Kamis 25/72019 terkait Pengendalian Inflasi di Tahun 2019, kegiatan dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan melibatkan sebagai peserta Bupati dan Walikota se-Indonesia.
Selain itu juga dihadiri Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Kepala DK OJK) Wimboh Santoso, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Rakornas yang bertemakan Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif ini, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensinergikan seluruh Kementerian atau lembaga dan pemerintah pusat maupun daerah dalam menjawab tantangan-tantangan perekonomian yang sedang dan akan terjadi di Indonesia bahkan tantangan global yang berpotensi besar mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.


Kegiatan tersebut dikatakan Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu melalui Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Poso Armol Songko mengatakan, adaptasi dalam pengendalian inflasi di berbagai daerah yang sudah bisa dimulai dengan pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) serta perdagangan antardaerah yang semakin tumbuh untuk mengoptimalkan lembaga ekonomi di perdesaan.
Menurutnya, bahwa Kabupaten Poso sendiri sebagai daerah yang berada di luar pulau Jawa turut menyumbang dalam upaya yang sudah dilakukan oleh TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) lewat sinergitas dengan daerah-daerah lainnya seperti masalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Hasil ini salah satu bukti keberhasilan menunjukkan bahwa adanya data berdasarkan perolehan dengan menggunakan asumsi konsumsi perkapita 107,51 kg/ kap/tahun dan jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 245.993 jiwa maka data produksi pada angka tetap tahun 2017.
Sedangkan yang mengalami surplus katanya, beras sebanyak 77.662 ton sehingga hal ini membawa Kabupaten Poso mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat khususnya beras, bahkan sebagai pemasok beras ke beberapa kabupaten tetangga dan propinsi.
Sementara itu untuk kelancaran distribusi sendiri, Kabupaten Poso telah memiliki program tol laut yang juga menjadi nawacita Presiden Joko Widodo untuk lebih meningkatkan konektivitas antar pulau di seluruh wilayah Indonesia.
Seperti Kapal KM. Narita sudah melayani rute via Pelabuhan Poso – Wakai – Gorontalo Transit Bitung PP, dalam 1 (satu) Round Voyage dengan waktu tempuh 10 hari dan Kapal KM. Sabuk Nusantara 102 yang melayari Pelabuhan Poso – Bau bau Biringkasi PP dengan 1 (satu) Round Voyage waktu 14 Hari.
Ada juga bantuan menurutnya, diberikan kepada beberapa BUMDES juga kiranya dapat menstimulus perkembangan dan peningkatan usaha desa, menggerakkan roda perekonomian desa agar lebih aktif dan dinamis sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Oleh : Gita Pratiwi (HUMAS )
Editor : Simson Towengke
Opini Anda