Menteri Nusron Targetkan ‘Zero Berkas’ Layanan Pertanahan 2025 Tuntas di Pertengahan 2026

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mempercepat penyelesaian tunggakan berkas layanan pertanahan tahun 2025. Targetnya, seluruh berkas periode kuartal I hingga kuartal III tahun 2025 harus mencapai status zero atau tuntas sepenuhnya pada pertengahan tahun ini.

Instruksi tegas tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) akhir Kuartal I 2026 di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/04/2026).

“Progresnya sudah bagus, ada penurunan sekitar 22.000 berkas selama satu kuartal ini. Tapi target kita, berkas yang masuk di Q1-Q2-Q3 tahun 2025 sudah harus zero berkas,” tegas Menteri Nusron.

Dalam arahannya, Menteri Nusron memberikan tenggat waktu yang spesifik bagi Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di seluruh Indonesia. Ia meminta jajaran daerah segera menggelar rapat khusus untuk melakukan percepatan.

“Kita harus tertib pelayanan. Saya minta di akhir bulan Mei 2026 berkas Q1 2025 sudah tuntas, dan di akhir bulan Juni 2026 berkas Q2 2025 juga selesai,” tambahnya.

Selain mengejar target penyelesaian, Menteri Nusron juga memerintahkan jajaran Direktorat Jenderal terkait dan Pusdatin untuk menyusun strategi mitigasi. Hal ini bertujuan agar penumpukan berkas serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Strategi yang diminta meliputi penguatan sistem teknologi informasi (IT) serta perbaikan Standard Operating Procedure (SOP) layanan.

Sementara itu, Kepala Pusdatin ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan bahwa tren penyelesaian berkas secara nasional menunjukkan grafik positif. Meski sempat terpotong libur hari raya yang cukup panjang, tercatat ada pengurangan hingga 12.285 berkas pada periode terakhir.

Namun, ia tidak memungkiri masih adanya sejumlah kendala yang menyebabkan berkas tertahan di Kantor Pertanahan (Kantah).

“Faktor penyebabnya beragam, mulai dari adanya sengketa di lapangan, permasalahan batas tanah, hingga berkas yang belum lengkap sehingga kami harus menunggu pemohon untuk melengkapinya,” jelas I Ketut Gede.

Rapim ini dihadiri oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia yang mengikuti secara daring maupun luring.**