POSOLINE.COM- Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat Kabupaten Poso, Sulteng melaksanakan aksi demo pada Senin (11/04-22).
Aksi dilakukan sehubungan dengan wacana masa jabatan 3 periode Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu serta kenaikan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Demo diikuti sekitar seratus orang massa aksi dibawah Koordinator Lapangan, Aliansi Perjuangan Rakyat Kabupaten Poso merupakan gabungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan sejumlah organisasi eksternal kampus.
Sambil membawa pamflet dan spanduk massa aksi melakukan longmarch dengan rute titik kumpul kampus Unsimar Poso lalu bergerak ke perempatan lampu merah BNS Mitra Mart Jalan Pulau Sumatera menuju jalur dua Jalan Pulau Sulawesi Kantor Bupati Poso dan longmarch berakhir di Kantor DPRD Poso.
Saat tiba di depan Kantor Bupati Poso, massa aksi melakukan orasi singkat yang mempertanyakan banyaknya wacana beredar tentang isu tiga periode dan kenaikan harga bahan pokok serta BBM, maka pada hari hari ini mahasiswa mempertanyakan dimana janji-janji dan hak-hak yang dijanjikan sebelumnya.
Menurut massa aksi jika mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa bukan pelaku makar hanya menyuarakan keadaan serta isi hati masyarakat yang masih susah untuk mengisi dan mendapatkan BBM.
Menolak wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan 3 periode, menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan harga bahan pokok, mengecam tindakan represif aparat terhadap masa aksi.
Selesai melakukan orasi singkat di depan Kantor Bupati Poso, massa aksi selanjutnya menuju Kantor DPRD Poso.
Setibanya di Kantor DPRD Poso, massa aksi mendapatkan blokade dari aparat keamanan yang berjaga di pintu masuk kantor sehingga sedikit terjadi ketegangan nyaris terjadi ricuh karena massa aksi terus memaksa masuk.
Setelah melakukan negosiasi, massa aksi dipersilahkan memasuki halaman Kantor DPRD dan langsung disambut oleh Ketua DPRD Poso Sesi KD Mapeda beserta 3 anggota DPRD Poso.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Poso Sesi Mapeda mengatakan, DPRD Poso menerima dengan terbuka kedatangan para mahasiswa dalam rangka menyampaikan aspirasinya.
Kata Sesi, apa yang disampaikan oleh para peserta aksi, juga merupakan kegelisahan Anggota DPRD Poso.
“DPRD Poso pada saat ini juga menegaskan tidak setuju dengan hal-hal yang inkonstitusional serta kenaikan-kenaikan harga bahan pokok dan BBM. Oleh karena itu dihimbau kepada para massa aksi untuk bersama-sama berjuang melalui kapasitas dan jalurnya masing-masing,” kata Ketua DPRD Poso.
Korlap aksi, dalam orasinya menyampaikan, Aliansi Perjuangan Rakyat menolak rencana penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan, kenaikan harga BBM, kebaikan harga bahan pokok serta mengecam tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
Menurutnya tuntutan tersebut sudah mendapatkan persetujuan bersama dari sebanyak 15 lembaga organisasi mahasiswa.
Aliansi Perjuangan Rakyat berharap agar tuntutan yang telah disampaikan dapat diperjuangkan oleh DPRD Poso.
Sementara hasil pertemuan massa aksi bersama pihak DPRD Poso dalam pertemuan akan meneruskan dan mengawal aspirasi Aliansi Perjuangan Rakyat sampai ke tingkat pusat.
Selama pelaksanaan aksi unjuk rasa berjalan aman dan lancar yang mendapatkan pengamanan dari sekitar 150 personil gabungan TNI/POLRI dibawah pimpinan Kapolres Poso, AKBP Rentrix Ryaldi. ** RD
Opini Anda