JAKARTA β Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat kolaborasi lintas kementerian dalam program Bedah Rumah. Langkah ini tidak hanya berfokus pada renovasi hunian tidak layak huni, tetapi juga memberikan kepastian hukum melalui sertipikat tanah gratis.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, meninjau langsung hasil renovasi rumah warga di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2026).
“Dalam peninjauan ini, kita melihat langsung kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni. Selain memperbaiki fisik rumah, kita juga perlu memastikan tanah yang ditempati memiliki kepastian hukum melalui sertipikasi,” ujar Andi Tenri Abeng.
Fasilitas Sertipikasi Tanah Gratis untuk Warga
Melalui program ini, masyarakat penerima manfaat Bedah Rumah mendapatkan fasilitas penerbitan sertipikat tanah secara gratis dari Kementerian ATR/BPN. Adapun kategori tanah yang dapat difasilitasi meliputi:
- Tanah milik sendiri
- Tanah ulayat
- Tanah milik keluarga besar
- Tanah hibah
- Tanah yang baru beralaskan girik
Andi Tenri Abeng menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga agar program ini memberikan dampak luas. Hal senada diungkapkan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang menekankan konsep kolaborasi tim (superteam) sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Bedah rumah diurus Kementerian PKP, sertipikat diberikan gratis oleh Kementerian ATR/BPN, dan ekonomi warga ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM dengan pendampingan pelatihan,” jelas Maruarar.
Penyerahan Sertipikat PTSL di Kampung Boncos
Sebelum peninjauan di Klender, Andi Tenri Abeng juga mendatangi lokasi Bedah Rumah di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat, Sabtu (31/10/2026). Di sana, ia menyerahkan 15 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga penerima manfaat.
Melalui integrasi perbaikan hunian, legalitas pertanahan, dan pemberdayaan ekonomi, pemerintah optimistis kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan. (GE/JR)
Opini Anda