POSO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Patiwunga, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, terancam lumpuh total. Hal ini menyusul aksi penarikan seluruh peralatan dapur oleh pihak pemodal pada Selasa (27/1/2026).
Penarikan aset di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut dipicu oleh pecahnya kongsi antara investor, Made Kajeng, dengan mitra yayasan pengelola, Olga Bawer. Made menuding pihak mitra telah melakukan wanprestasi terkait kesepakatan pembagian keuntungan dan transparansi laporan operasional.
“Karena tidak adanya niat baik untuk menyelesaikan masalah dan adanya wanprestasi, maka terjadilah hal ini. Saya hanya meminta pertanggungjawaban pengelolaan dapur selama beroperasi, namun hingga saat ini tidak pernah dilaporkan kepada saya sebagai investor,” ujar Made Kajeng kepada awak media.
Sejumlah peralatan vital yang ditarik meliputi rice steamer (alat penanak nasi), tabung gas LPG 12 kg, meja stainless steel, timbangan, hingga perlengkapan kantor seperti printer dan lemari.
Made menjelaskan bahwa awalnya ia sepakat memodali pembangunan dapur dan pengadaan alat dengan sistem pengembalian modal bertahap serta pembagian keuntungan. Namun, saat dapur mulai beroperasi sejak 8 Desember 2025, pihak mitra dinilai menutup diri terkait laporan keuangan dan insentif yang diterima dari pusat.
Di sisi lain, Arfan, SH, selaku kuasa hukum Olga Bawer, menyebut kliennya telah mencoba menawarkan solusi. Namun, pihak Olga tetap pada pendiriannya untuk hanya mengembalikan modal yang telah dikeluarkan tanpa mengakui kesepakatan pembagian keuntungan yang diklaim Made.
Dampak dari kekisruhan ini sangat dirasakan oleh pengelola lapangan. Kepala SPPG Patiwunga, Rahmawati, mengungkapkan kekhawatirannya karena ada lebih dari 700 siswa dari tingkat TK hingga SMA yang menjadi penerima manfaat program ini.
“Kami sangat prihatin. Di sini ada 43 relawan yang bekerja dan ratusan anak sekolah yang menunggu makan siang bergizi. Jika alat ditarik, dapur tidak bisa beroperasi,” kata Rahmawati dengan nada sedih.
Pihak SPPG kini tengah berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) untuk mencari jalan keluar agar pelayanan gizi bagi siswa di Poso Pesisir Selatan tidak terhenti lama. SON
Opini Anda