Pemkab dan BPS Morowali Perkuat Kerja Sama Data Penanggulangan Kemiskinan

BUNGKU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali. Sinergi ini bertujuan untuk memperkuat penyediaan, validasi, dan pemanfaatan data berbasis faktual.

Acara penandatanganan berlangsung di Aula Kantor Bappelitbangda Morowali pada Kamis (17/9/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, serta dihadiri Kepala Bappelitbangda Morowali Hasyim, Kepala BPS Morowali, dan jajaran pimpinan OPD.

Pentingnya Validasi Data Penanggulangan Kemiskinan

Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, menegaskan bahwa kemitraan dengan BPS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas data daerah. Pengolahan data lapangan secara terarah dan terstruktur dinilai sangat vital agar intervensi pemerintah tidak salah sasaran.

• Pengolahan Sistematis: Verifikasi lapangan diolah secara profesional oleh BPS guna menjamin akurasi.
• Pemutakhiran Berkala: Data populasi diperbarui secara rutin untuk merekam perubahan kondisi sosial masyarakat terkini.
• Kebijakan Tepat Sasaran: Pemanfaatan data yang valid menjadi landasan utama perumusan program bantuan dan pembangunan.

“Kerja sama ini memastikan proses verifikasi dan pemutakhiran data di lapangan diolah dengan baik oleh BPS. Hasilnya adalah data yang akurat sebagai dasar penentuan kebijakan yang benar-benar sesuai kondisi masyarakat,” ujar Iriane.

Indikator Keberhasilan Pembangunan Daerah

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Morowali, Hasyim, menyampaikan bahwa salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah adalah penurunan angka kemiskinan secara konsisten setiap tahunnya.

Ia menambahkan beberapa poin kunci terkait tindak lanjut kerja sama ini:

1. Akuntabilitas Data: Menjamin data kemiskinan memiliki tingkat validitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Evaluasi Berkelanjutan: Menggunakan data BPS untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan.
3. Formulasi Kebijakan: Menyusun prioritas anggaran daerah berdasarkan peta kemiskinan terbaru.

Penandatanganan MoU ini menjadi komitmen bersama antara Pemkab Morowali dan BPS dalam mengawal perencanaan serta evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Morowali secara berkelanjutan. **