MOROWALI UTARA — Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, resmi mengambil sumpah dan janji 42 pejabat fungsional Kepala Sekolah di lingkungan Pemkab Morowali Utara (Morut). Pelantikan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati pada Kamis (13/8/2026). Acara ini disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Morut H. Djira K., Sekda Morut Musda Guntur, jajaran Forkopimda, Kepala BKPSDM Nimrod A. Tandi, serta para pejabat Eselon II dan III. Dalam sambutannya, Bupati Delis menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas tugas mulia yang diemban para Kepala Sekolah demi meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Fungsi Manajerial dan Inovasi Kepala Sekolah Bupati Delis…
Penulis: Simson Towengke
MOROWALI UTARA | Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) menggembleng persiapan akhir menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) Morut, Ir. Musda Guntur, M.M., secara resmi membuka Rapat Final Check Persiapan HUT ke-81 RI di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali Utara pada Kamis (13/8/2026). Rapat koordinasi tingkat kabupaten ini digelar untuk memastikan seluruh rangkaian acara, mulai dari persiapan teknis hingga pelaksanaan upacara bendera pada Senin, 17 Agustus 2026 mendatang, berjalan tanpa kendala. Imbau Keasrian Kota dan Distribusi Undangan Dalam arahannya, Sekda Musda Guntur menekankan pentingnya estetika dan kebersihan wilayah menjelang hari…
JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperketat sistem pelayanan guna menutup ruang gerak mafia tanah. Langkah ini dilakukan melalui percepatan waktu layanan serta pengintegrasian data pertanahan dengan data pemerintah daerah. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa mafia tanah umumnya memanfaatkan ketidakjelasan sistem dan perbedaan data di lapangan. “Melawan mafia tanah paling efektif bukan sekadar menangkap, melainkan memperbaiki sistem dan meningkatkan integritas SDM. Transparansi serta integrasi data akan menutup peluang aksi mereka,” tegas Nusron di Jakarta, Senin (10/08/2026). Tiga Langkah Strategis Pencegahan Mafia Tanah: Melalui perbaikan sistem dan keterbukaan informasi ini, pemerintah optimistis dapat memberikan kepastian…
POSO – Kantor Pertanahan Kabupaten Poso (Kantah Poso) menyatakan komitmen penuh dalam mendukung Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) 24/7. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Mengusung tema utama “Tulus Melayani, Cepat Merespons, dan Berintegritas”, gerakan ini menjadi pondasi bagi Kantah Poso untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang responsif, transparan, dan profesional bagi masyarakat Kabupaten Poso. 3 Nilai Utama GNPP 24/7 di Kantah Poso Sebagai salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kantah Poso memfokuskan pelayanan pada…
POSO – Menyambut Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Poso menyampaikan pesan kebangsaan dan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Kabupaten Poso. Jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Poso mengusung tema perjuangan “Bersatu Bedaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” serta jargon nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” sebagai refleksi momentum kemerdekaan tahun ini. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Poso, Darmawan Lyanto, S.AP, menegaskan bahwa peringatan HUT RI ke-81 bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat pentingnya memperkuat persatuan seluruh elemen masyarakat di daerah dalam mengawal pembangunan.…
MORUT- Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K. S.Pd, M.Pd, menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Morut dengan membahas berbagai agenda, yang dilaksanakan pada Selasa, (11/08/2026). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Morut Hj. Warda Dg. Mamala, SE didampingi Wakil Ketua I DPRD Morut Hj. Megawati Ambo Asa S.IP, MH. dan Wakil Ketua II DPRD Morut H. Ambo Mai. Serta dihadiri oleh 14 anggota DPRD Morut. Nampak hadir mendampingi Wabup Djira yakni Sekda Morut Ir. Musda Guntur, MM beserta sejumlah pejabat Eselon II dan III lingkup Pemda Morut. Rapat paripurna dibuka dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas…
POSO — Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Poso terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi Loket Pelayanan Pertanahan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kemudahan, transparansi, serta kepastian hukum bagi masyarakat yang mengurus administrasi pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso, Hj. Amanda Maisura, menegaskan bahwa jajarannya siap memberikan pelayanan terbaik dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Masyarakat Poso pun diimbau untuk datang langsung dan mengurus dokumen pertanahan sesuai dengan ketentuan serta prosedur resmi yang berlaku. Fokus Utama Pelayanan Kantah Poso: Melalui semangat melayani sepenuh hati, Kantor Pertanahan Kabupaten Poso berharap partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan resmi dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan…
POSO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali membuka kesempatan bagi para lulusan baru (fresh graduate) untuk bergabung dalam Program Magang Nasional (Maganghub) Tahun 2026 Batch 2. Pada gelombang kedua ini, Kementerian ATR/BPN menyediakan alokasi kuota hingga 11.989 peserta. Para peserta yang lolos seleksi nantinya akan ditempatkan di unit kerja Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Program magang yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI ini ditujukan untuk memberikan pengalaman kerja langsung serta meningkatkan kompetensi (upgrade skill) para pemuda di bidang tata ruang dan pertanahan. Adapun lowongan jabatan yang dibuka pada Maganghub Batch…
CIKEAS – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) di BPSDM ATR/BPN, Cikeas, Selasa (11/08/2026). Program hasil kolaborasi pertama antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini bertujuan memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelayanan publik. Angkatan pertama pelatihan diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN. Dalam arahannya, Nusron menegaskan bahwa orientasi utama birokrasi adalah mempermudah urusan masyarakat, terlebih 75-80% tugas ATR/BPN berfokus pada pelayanan pertanahan dan tata ruang. “Kunci transformasi pelayanan bergantung pada dua hal:…
JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (10/8/2026). Kesepakatan ini memangkas durasi verifikasi dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di daerah menjadi maksimal tiga hari. Langkah ini diambil untuk mengurai kendala pelayanan balik nama tanah yang kerap terhambat di tingkat pemerintah daerah. Nusron menjelaskan, aturan baru ini menerapkan mekanisme fiktif positif—jika verifikasi tak selesai dalam tiga hari, permohonan otomatis dianggap disetujui. Pemangkasan waktu verifikasi BPHTB menjadi bagian dari skema percepatan layanan Peralihan…