ASPEKINDO Poso Keluhkan Ketidakpastian Proyek Pemerintah, Rekanan Bingung Cari Kepastian

POSO– Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO) Kabupaten Poso menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait lambannya proses pengadaan barang dan jasa di wilayah tersebut. Banyaknya proses yang berlarut-larut dinilai memicu ketidakpastian bagi para pelaku usaha lokal.

Ketua ASPEKINDO Kabupaten Poso, A. Sukri Mappatoba, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima banyak keluhan dari para anggota rekanan. Kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha yang selama ini telah berkomitmen menjalankan bisnis secara profesional dan taat hukum.

Menurut Sukri, para anggota ASPEKINDO telah menunaikan seluruh kewajiban legal formal sebagai badan usaha. Mulai dari pemenuhan legalitas, kepatuhan membayar pajak, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga pemenuhan syarat administrasi lainnya sesuai regulasi. Namun, komitmen tersebut dinilai belum sebanding dengan kejelasan proses di tingkat birokrasi.

“Anggota kami memahami bahwa OPD dan PPK memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsinya. Namun, jika proses pengambilan keputusan terus berlarut-larut, wajar apabila rekanan bertanya harus menghadap ke mana untuk memperoleh kepastian,” kata Sukri kepada media, Jumat (3/7/2026).

Sukri menegaskan, yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha saat ini bukanlah instruksi untuk sekadar menunggu, melainkan adanya keputusan yang jelas dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku.

Kondisi ini juga memicu pertanyaan besar di kalangan dunia usaha mengenai efektivitas sistem pengadaan saat ini. ASPEKINDO mempertanyakan apakah sistem yang berjalan benar-benar berpihak pada asas profesionalisme atau justru memberi ruang bagi praktik-praktik yang tidak sehat.

“Apakah sistem pengadaan masih benar-benar memberikan ruang kepada perusahaan yang dikelola secara profesional, atau justru membuka peluang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan perusahaan sebagai kendaraan untuk mendapatkan paket pekerjaan saja?” ujarnya retoris.

Lebih lanjut, Sukri mengkhawatirkan jika ketidakjelasan ini dibiarkan terus-menerus, maka para pengusaha lokal yang taat aturan justru akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Mengingat, mereka tetap harus menanggung biaya operasional dan menjaga legalitas badan usahanya agar tetap aktif.

Menyikapi hal tersebut, DPD ASPEKINDO Kabupaten Poso mendesak agar seluruh rangkaian proses pengadaan di instansi pemerintah daerah dijalankan secara transparan, akuntabel, profesional, serta menjunjung tinggi asas persaingan usaha yang sehat.

Langkah tegas dan kepastian dari pemangku kebijakan dinilai sangat krusial demi menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap tata kelola pemerintahan (tata kelola pengadaan barang/jasa) di Kabupaten Poso.

“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Yang kami perjuangkan adalah kepastian hukum, keadilan, dan penegakan aturan yang sama bagi seluruh pelaku usaha. Jangan sampai perusahaan yang patuh terhadap aturan justru menjadi pihak yang paling dirugikan,” pungkas Sukri. SON