Bendera Merah Putih berkibar megah di penjuru negeri hari ini. Upacara digelar, karangan bunga ditaburkan, dan nama-nama pahlawan besar diagungkan. Namun, di tanah Poso, ingatan kolektif masyarakat seakan ditarik mundur ke lembaran sejarah yang lebih dalam kepada masa ketika Poso pernah memegang takhta sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota sementara wilayah Sulawesi Tengah, hingga ke sebuah tikungan sunyi di Kilometer 22 Desa Pandiri pada 10 Desember 1960.
Ditempat-tempat itulah, asa tentang sebuah daerah otonom yang merdeka dan bermartabat diukir dengan keringat, lalu ditebas oleh tragedi berdarah.
Poso: Jantung Geopolitik dan Ibu Kota Sementara di Tanah Tengah
Jauh sebelum pusat pemerintahan resmi bergeser sepenuhnya ke Palu, Poso telah lama menjadi simpul vital di pulau Sulawesi. Letaknya yang strategis di jantung wilayah tengah menjadikannya poros pergerakan.
Catatan sejarah mencatat bahwa pada periode sekitar tahun 1948, di tengah dinamika awal pembentukan tata pemerintahan otonom regional, Poso pernah memegang peran penting sebagai ibu kota sementara wilayah Sulawesi Tengah. Sebagai daerah tertua dan pusat administratif utama (afdeeling), Poso adalah kuali tempat gagasan tentang kemandirian wilayah ditanamkan.
Namun, mimpi besar agar kawasan tengah Sulawesi berdiri tegak sebagai provinsi yang berdaulat tidak lahir dari ruang-ruang birokrasi yang steril. Ia lahir dari hutan, dari peluh, dan dari darah para pemuda yang tidak rela tanah kelahiran mereka dipecah belah.
Mimpi Bernama “Sulawesi Tengah” dan Lahirnya GPST
Ketika kecamuk pemberontakan Permesta mencabik-cabik tatanan keamanan pada akhir 1950-an, sekelompok pemuda dan tokoh masyarakat di pedalaman Poso memilih untuk mengangkat senjata. Pada 5 Desember 1957, mereka mendirikan Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST).
GPST lahir dengan dua kompas suci: mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari rongrongan separatisme, dan memperjuangkan agar Sulawesi Tengah resmi menjadi daerah otonom.
Tanpa logistik yang memadai, berbekal semangat kebangsaan yang menyala dari tanah yang pernah menjadi pusat administratif regional tersebut, para pemuda GPST bahu-membahu dengan TNI mengusir ancaman Permesta. Bagi mereka, memperjuangkan Sulteng adalah harga mati demi menjaga keutuhan Ibu Pertiwi.
Tragedi Kelam 10 Desember 1960: Ketika Kawan Menjadi Lawan
Namun, sejarah kerap menorehkan ironi yang paling menyakitkan. Ketika badai Permesta mulai reda dan fajar perdamaian seharusnya menyingsing di tanah yang dulu pernah menjadi pusat pemerintahan sementara itu, awan hitam justru pekat menaungi para pemimpin GPST.
Ditengah proses transisi dan penyerahan tugas pasca-operasi, sebuah kesalahpahaman politik dan militer berujung pada petaka. Pada 10 Desember 1960, sebanyak 11 tokoh pimpinan GPST dijemput, diseret, dan dieksekusi secara keji di tikungan KM 22 Pandiri. Mereka bukan musuh negara; mereka adalah anak-anak kandung ibu pertiwi yang baru saja mengamankan wilayah itu. Tubuh mereka gugur bukan karena peluru musuh, melainkan dalam tragedi saudara sebangsa di penghujung penugasan.
Inilah 11 pahlawan dan pejuang GPST yang namanya abadi dalam catatan sejarah perlawanan rakyat Poso:
1. Asa Bungkundapu (Ketua Umum GPST)
2. Darius Raupa
3. Johane Ralampi
4. Johanes Parawi
5. Alius Ida
6. Leo Badjadji
7. Labiru Tumonggi
8. Soleman Bisalemba
9. Harun Lono
10. Edu Meringgi
11. J. Balanda
Jerit Hati Keluarga: “Apakah Mereka Mati Sia-sia?”
Puluhan tahun telah berlalu. Kerangka para pejuang itu kini bersemayam dengan tenang di Kompleks Kuburan GPST Desa Tagolu, Poso. Namun, bagi keluarga yang ditinggalkan, waktu tidak serta-merta menghapus perih.
Hingga hari ini, sebuah tanya menggantung berat di dada anak cucu para pahlawan tersebut: Apakah ayah, kakek, dan leluhur kami mati sia-sia?
Mereka tidak meminta harta atau sanjungan berlebihan. Yang ditunggu oleh keluarga besar GPST adalah sebuah pengakuan resmi dan rehabilitasi nama baik dari negara. Selama puluhan tahun, stigma dan luka historis seolah dibiarkan mengabur di lipatan zaman.
Bagaimana mungkin sebuah provinsi yang hari ini berdiri megah yang akar sejarah administratifnya pernah berpijak di Poso melupakan keringat dan darah para pendirinya di masa-masa kritis?
Momentum Hari Pahlawan: Menyalakan Keadilan yang Redup
Hari Pahlawan 10 November bukan sekadar ritual seremonial tahunan untuk mengenang mereka yang gugur di Surabaya. Hari Pahlawan adalah cermin moral bagi bangsa ini untuk melihat ke dalam sudut-sudut nusantara yang terlupakan.
Sudah saatnya negara, melalui tangan-tangan pemerintah pusat dan daerah, menoleh kembali ke Poso. Sudah saatnya pengorbanan 11 tokoh GPST mendapatkan tempat yang terhormat dalam narasi resmi sejarah nasionalβsebagai penjaga keutuhan NKRI di tanah yang pernah menjadi jantung awal Sulawesi Tengah.
Pengakuan negara bukan sekadar secarik kertas kepahlawanan; ini adalah bentuk penyembuhan luka batin bagi keluarga yang selama puluhan tahun memelihara sunyi.
Di Hari Pahlawan ini, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk mengenang 11 pejuang GPST. Semoga tetesan darah mereka di tanah Pandiri dan jejak sejarah Poso sebagai rahim perjuangan tidak pernah sia-sia, melainkan menjadi abadi sebagai saksi cinta yang tulus kepada Indonesia.
“Merdeka, dan semoga keadilan sejarah lekas berpihak pada mereka yang berkorban demi keutuhan pertiwi”.
Oleh : Simson Towengke
Opini Anda