MOROWALI UTARA – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara terus memperkuat langkah tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut MCSP, SPI KPK, Temuan BPK, serta progres Sekolah Rakyat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (15/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K, S.Pd., M.Pd., didampingi Inspektur Inspektorat Romel Tungka, S.Sos., serta dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Agenda ini merupakan turunan dari Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah sekaligus evaluasi penanganan temuan BPK RI.
Dalam arahannya, Wabup Morut H. Djira K menegaskan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah untuk menyelesaikan setiap poin pertanggungjawaban secara menyeluruh.
“Kita harus melengkapi segala rekomendasi BPK. Setiap arahan dan rekomendasi dari BPK harus ditindaklanjuti secara serius,” tegas Djira.
Penataan Aset dan Penguatan Tata Kelola
Selain penyelesaian rekomendasi BPK, Wabup memberikan perhatian khusus pada inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD). Seluruh OPD diminta memeriksa keabsahan dokumen aset yang dikelola, memilah status administrasi, serta memastikan legalitasnya terlindungi dengan baik demi mewujudkan tertib administrasi.
Langkah ini menyasar sejumlah area strategis tata kelola pemerintahan, antara lain:
- Perencanaan dan Penganggaran: Memastikan akuntabilitas sejak penyusunan anggaran.
- Pengadaan Barang dan Jasa: Meningkatkan transparansi proses pengadaan.
- Manajemen ASN dan Pelayanan Publik: Mendorong efisiensi birokrasi dan kualitas layanan.
- Optimalisasi Pendapatan Daerah & APIP: Memperkuat pengawasan internal serta penerimaan daerah.
“Mohon perhatian serius dalam penanganan ini. Kita harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan setiap rekomendasi dapat diselesaikan dengan baik,” lanjutnya.
Melalui rakor ini, sinergi antar-OPD diharapkan semakin solid dalam menindaklanjuti temuan audit, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Morowali Utara. **
Opini Anda