Dirut PDAM Poso Sebut Sarpras Air Merupakan Aset Pihak Balai dan Terkendala Anggaran

POSO- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Poso akhirnya buka suara terkait keluhan masyarakat mengenai suplai air bersih yang kerap tersendat dan keruh.

Direktur Utama PDAM Poso, Husai Kaluti, membeberkan bahwa akar persoalan bukan terletak pada kelalaian operasional semata, melainkan adanya keterbatasan kewenangan infrastruktur dan kendala anggaran yang dialami pihak manajemen.

Husai menjelaskan, seluruh sarana dan prasarana (sarpras) air bersih yang dikelola oleh PDAM Poso saat ini tidak ada yang dibangun langsung oleh pihak PDAM sendiri. Infrastruktur tersebut merupakan hasil pembangunan dari dua instansi vertikal yang berbasis di Palu.

“Pertama, semua sarana dan prasarana yang ada menyangkut air bersih yang dikelola oleh PDAM tidak ada yang dibangun langsung oleh PDAM itu sendiri. Tetapi oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu yang membangun Intake dan pipa transmisi,” ujar Husai kepada media, Rabu (03/06-2026).

Selain BWS, Husai menambahkan bahwa proyek Instalasi Pengolahan Air (IPA) serta jaringan pipa sekunder dikerjakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) / Cipta Karya Palu.
Dalam skema ini, posisi PDAM Poso murni hanya bertindak sebagai operator yang menjalankan dan mengoperasikan fasilitas yang sudah selesai dibangun.

Menurut Husai, karena posisi PDAM hanya menerima aset jadi, sejumlah kekurangan teknis di lapangan termasuk masalah kekeruhan dan gangguan suplai air ke pelanggan baru dapat diidentifikasi setelah sistem dialiri air secara nyata.

“PDAM sebagai pengelola yang mengoperasikan. Jadi, nanti sudah dioperasikan baru PDAM tahu kekurangan-kekurangan yang ada, termasuk kekeruhan dan tidak lancarnya suplai air,” jelasnya.

Pihak manajemen menegaskan bukan tidak mau melakukan perbaikan atau merekayasa ulang jaringan pipa yang bermasalah. Namun, PDAM Poso saat ini dihadapkan pada tembok besar, yakni keterbatasan dana operasional daerah.

Untuk melakukan rancang bangun kembali demi menormalisasi kualitas air, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Cuma begitu mau direkayasa dan dirancang bangun kembali, kami kekurangan dana. Jadi inilah persoalan pokoknya,” pungkas Husai sembari menyampaikan permohonan maaf dan maklum kepada seluruh pelanggan di Kabupaten Poso. SON