ππππ- Pasca Konflik dan terorisme di Wilayah Kabupaten Poso, pemerintah pusat melalui Bappenas memberikan perhatian besar bagi daerah seribu megalith yang saat mulai dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulfeng).
Poso merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Tengah, menjadi lokasi prioritas bagi pembangunan tematik sesuai skala prioritas nasional. Pemerintah terus mendorong pembangunan ekonomi Kabupaten Poso melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp132 miliar di tahun 2022.
βDengan terobosan dari KSP, harapannya Poso bisa dilirik lagi untuk dikembangkan pasca konflik dan aksi terorisme. Mungkin KSP bisa menjadi salah satu pintu masuk. Kalau hanya daerah yang mengklaim tapi tidak ada dorongan koordinasi dari pemerintah di pusat, maka stigma tidak hilang dan publik masih takut untuk datang ke Poso,β kata Bupati Poso Verna Inkiriwang saat melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Dr. Moeldoko dalam audiensi KSP bersama Bupati Poso beserta jajarannya di Gedung Bina Graha Jakarta pecan lalu Selasa, 20 Juni 2023 lalu.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan dan pembangunan Kabupaten Poso.
Lebih lanjut, Moeldoko berharap agar ada upaya keras dari berbagai pihak, pemerintah dan masyarakat, untuk menghilangkan stigma βPoso tidak amanβ karena situasi yang kini sudah aman terkendali.
Moeldoko menegaskan, harus dihapuskan stigma Poso tidak aman. Poso sudah terlalu lama menderita. Padahal kabupaten ini punya potensi yang luar biasa.
“Begitu ada surat permohonan dari Bupati Poso, saya undang tenaga profesional dari semua kedeputian di KSP yang mengampu isu-isu di Kementerian Koordinator, agar bersama kita dorong pembangunan di sana,β ujar Moeldoko.
Moeldoko, yang pernah menggelar latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) menangkal terorisme di Poso saat menjabat Panglima TNI di tahun 2015, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dan akses transportasi sangat dibutuhkan segera. Pasalnya, untuk menghapuskan stigma konflik-konflik terdahulu, publik harus mengetahui dan datang berkunjung ke Poso.
βUntuk pembangunan bandara, KSP akan membantu tindak lanjuti. Sepanjang belum ada penerbangan dari dan menuju Poso, maka stigma daerah tidak aman akan terus berlanjut,β terangnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah aktif melibatkan anak muda dalam mempromosikan Poso, misalnya melalui konten-konten kreatif atau dengan mendukung perluasan space berkumpulnya anak muda untuk kegiatan di malam hari. βSebagai contoh di Aceh [daerah pasca konflik], kafe-kafe sudah banyak berkembang, jadi tempat berkumpul di malam hari, yang mengindikasikan daerah tersebut aman,β imbuhnya.**
(Diskominfosandi Poso)
Opini Anda