JAKARTA – Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Morowali Utara (Morut) dilaporkan masih dalam kondisi memprihatinkan. Berdasarkan data terbaru tahun 2025, mayoritas akses jalan kabupaten di wilayah tersebut masih didominasi oleh kerusakan parah yang menghambat mobilitas warga dan distribusi ekonomi.
Data mencatat, dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 784,96 kilometer, sepanjang 535,68 kilometer atau sekitar 68,24% di antaranya masih dalam kondisi rusak berat. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah akses darat di Morowali Utara belum memenuhi standar kelayakan.
Kondisi jalan yang carut-marut ini bukan sekadar statistik. Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, memaparkan realitas pahit yang harus dihadapi warganya saat bertemu dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Salah satu titik krusial adalah di Desa Salubiro. Karena akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan, warga terpaksa bergotong-royong menandu pasien dengan berjalan kaki melintasi medan pegunungan yang terjal.
“Kami melaporkan kondisi di Desa Salubiro, di mana warga harus menandu pasien dan berjalan kaki sejauh 19,5 km melewati medan pegunungan hanya untuk mencapai fasilitas kesehatan,” tegas Bupati Delis di hadapan pejabat Bappenas.
Bupati Delis menekankan bahwa keterbatasan anggaran daerah (APBD) membuat penanganan infrastruktur jalan sepanjang ratusan kilometer tersebut sulit diselesaikan secara mandiri. Oleh karena itu, dukungan dari Pemerintah Pusat melalui alokasi dana khusus sangat diharapkan.
”Ini adalah realitas yang ingin kami tuntaskan dengan dukungan pusat,” tambahnya.
Kondisi jalan yang rusak berat ini dinilai menjadi hambatan terbesar bagi:
- Akses Kesehatan: Sulitnya mencapai RS atau Puskesmas dalam kondisi darurat.
- Akses Ekonomi: Tingginya biaya logistik dan sulitnya petani mendistribusikan hasil bumi.
- Pendidikan: Mobilitas tenaga pengajar dan siswa yang terganggu.
Pemkab Morowali Utara berharap laporan ini menjadi prioritas nasional agar ketimpangan infrastruktur di daerah pelosok dapat segera teratasi, sehingga tidak ada lagi warga yang harus bertaruh nyawa di perjalanan hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar. AG (MCDD)
Opini Anda