PALU— Kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berujung pada penurunan dana transfer pusat ke daerah mendapat respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut). Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K., S.Pd, M.Pd, menegaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh bersikap pasif. Ia mendesak agar seluruh jajaran Pemda Morut proaktif dan intensif menjemput berbagai program prioritas dari kementerian dan lembaga di Jakarta.
Pesan ini disampaikan Wabup Djira usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang krusial bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, unsur Kementerian Keuangan, dan seluruh kepala daerah se-Sulteng di Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (05/11/2025).
Wabup Djira menjelaskan bahwa pengurangan dana transfer tidak berarti hilangnya anggaran secara keseluruhan untuk pembangunan daerah.
“Sekalipun dana transfer ke daerah berkurang, manfaat program pusat tetap besar. Banyak kegiatan yang anggarannya tidak hilang, hanya dialihkan dan dikelola oleh kementerian dan lembaga di pusat. Karena itu OPD harus proaktif menjemput program-program tersebut,” tegas Wabup Djira, menekankan pentingnya komunikasi intensif.
Ia mencontohkan, program-program unggulan Presiden Prabowo, seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, ketahanan pangan, serta berbagai program sosial dan infrastruktur lainnya, tetap tersedia di pusat. Kuncinya, menurut Wabup, adalah aksi cepat dan koordinasi aktif dari daerah.
“Intinya, jangan menunggu. Daerah harus aktif berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga. Ini penting untuk mengimbangi pengurangan transfer ke daerah,” ujarnya.
Selain strategi ‘jemput bola’ program pusat, Rakor tersebut juga menyoroti beban belanja pegawai untuk Tenaga PPPK yang kian memberatkan APBD. Wabup Djira mengungkapkan bahwa Morowali Utara, bersama daerah lain, telah menyampaikan usulan kepada Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan.
“Banyak daerah mengusulkan agar belanja gaji dan insentif PPPK menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Usulan ini sudah disampaikan langsung ke Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan. Kita berharap ada kebijakan yang meringankan daerah,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Wabup Djira menjamin bahwa di tengah penyesuaian fiskal ini, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara akan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
“Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dirugikan. Kami akan terus berkoordinasi agar program-program pusat bisa kita tarik masuk ke Morowali Utara,” tutupnya, memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Morut tetap menjadi prioritas utama.
Rapat penting ini dihadiri oleh jajaran lengkap pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, perwakilan Kementerian Keuangan, Banggar DPR RI, Forkopimda, serta Bupati/Wali Kota se-Sulteng. **
Opini Anda