𝗣𝗢𝗦𝗢𝗟𝗜𝗡𝗘.𝗖𝗢𝗠- Realisasi dana penanganan inflasi Pemprov Sulteng hanya sebesar 77,63 persen atau Rp 53,1 Miliar dari Rp 68,40 Miliar.
Sementara di Sulteng, realisasi paling rendah dana penanganan inflasi terjadi pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso sebesar 8,33 persen atau Rp 617,31 Juta dari Rp 7,41 Miliar.
Hal itu disampaikan oleh Pengamat ekonomi juga Dosen Kepala Ekonomi Internasional pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Ahlis Djirimu (di lansir dari Media Alkhairaat.id).
Menurutnya, hal ini dapat berujung pada pengurangan alokasi APBN ke daerah ini karena selalu merasa kurang uang, lalu diberikan tidak dapat menggunakannya secara tepat waktu, tepat strategi, tepat mutu.
Pengamat Ekonomi juga mengkritik terkait Kerja Pemprov, Satker, TPID dan TKPK, selain itu, Ia juga menulis, kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi, pada Oktober 2022.
Pemerintah Pusat menggelontorkan di Provinsi Sulteng, alokasi anggaran Penanganan inflasi mencapai Rp 139,65 Miliar sebagai cara melindungi daya beli masyarakat miskin dari ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai akibat dari efek domino kenaikan harga BBM bersubsidi.
Dari jumlah tersebut, data realisasi per 13 Januari 2023, paling tinggi Pemkab Sigi sebesar Rp 3,41 Miliar dan Pemkab Tolitoli sebesar Rp 3,44 miliar atau masing-masing 100 persen.
Dikuti Pemkab Donggala mencapai Rp 3,58 miliar dari alokasi sebesar Rp 3,64 miliar, atau proporsinya mencapai 98,38 persen lalu Pemkab Banggai Kepulauan sebesar Rp 3,02 miliar dari alokasi Rp3,08 miliar atau proporsinya mencapai 98,17 persen.
Kabupaten lain yang terealisir di atas 80 persen selain daerah di atas adalah Banggai, Tojo Una-Una, Banggai Laut dan Kota Palu.
Sebaliknya, 5 Kabupaten mempunyai realisasi rendah yakni Kabupaten Buol mencapai Rp1,5 miliar atau hanya 51,66 persen, Morowali sebesar Rp 9,04 Miliar atau 40,40 persen, Parigi Moutong sebesar Rp1,61 miliar atau 34,81 persen, Morowali Utara sebesar Rp1,07 miliar atau 29,58 persen.
Realisasi paling rendah adalah Kabupaten Poso hanya Rp 617,31 Juta dari alokasi Rp 7,41 miliar atau proporsinya hanya 8,33 persen. PL
Opini Anda