POSOLINE.com- Kedatangan Sofyan Farid Lembah menemui Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu diruang kerja Bupati Kamis, 15/8/2019. Terkait monitoring terkait dengan survei kepatuhan pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Poso.
Kapasitas Farid Lembah selaku Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tengah diakui sebagai lembaga Negara yang mempunyai mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik oleh penyelenggara negara.
Sofyan Farid Lembah yang ketokohan selaku deklator Malino mengatakan, bahwa sebulan yang lalu timnya telah melakukan survey di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta dinas-dinas terkait khususnya menangani masalah perizinan di Poso.
Dirinya juga juga menegaskan, bahwa kedatangannya ini juga untuk memantau secara langsung sejauh mana pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintahan, sekaligus melaporkan secara langsung kepada Bupati Poso terkait dengan hasil monitoring yang telah dilakukan.
Bahkan katanya, secara garis besar ada hal-hal yang masih harus dibenahi oleh Pemeritahan, ini juga untuk kepentingan masyarakat. Dirinya juga, mengapresiasi hasil kinerja pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini.
Diakuinya, pihaknya hanya menerima sedikit sekali keluhan dari masyarakat terkait pelayanan, sehingga diharapkan kedepan Pemerintahan saat ini masuk dalam zona hijau terhadap layanan publik yang dikategorikan patuh tinggi.
Menariknya kata Sofyan, Ombudsman menilai bahwa Kabupaten Poso saat ini stigma konflik perlahan sudah mulai hilang, karena ditutupi dengan program pemerintahan yang sedang berjalan.
Kepala Bagian Organisasi Setdakab Poso Rulya Alamrie yang mendampingi Bupati Darmin, bahwa pemerintah sudah berusaha untuk menciptakan kendala menjadi peluang.
Hal ini katanya, menurut pendapat sebagian orang bahwa hal itu sangat sulit dilakukan justru sebaliknya, sesuatu yang dikerjakan dengan niat baik dan tulus yang disertai dengan doa pasti mendatangkan hal-hal yang baik.
Kata Darmin, dalam menjalankan pemerintahan selalu menerapkan pola K3I dalam menjalankan roda pemerintahan ini yakni komunikasi, koordinasi dan kerjasama serta saling memberikan informasi, maka segala sesuatu pasti bisa diselesaikan dengan baik. (Humas)
Editor : Simson Towengke
Opini Anda