POSO – Wakil Bupati Poso menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso dalam rangka pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Poso pada Senin (22/12/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Poso, Samuel Munda, S.E., didampingi para Wakil Ketua, serta dihadiri oleh anggota legislatif dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
Dalam rapat tersebut, Tim Kerja DPRD Kabupaten Poso memberikan rekomendasi positif agar Rancangan Perda (Raperda) ini segera ditetapkan menjadi Perda. Meski demikian, legislatif memberikan lima poin catatan strategis guna optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), di antaranya:
- Digitalisasi Sistem: Mendorong pemungutan pajak berbasis digital yang transparan untuk meminimalisir kebocoran.
- Keadilan Wajib Pajak: Penyesuaian aturan harus menjamin rasa keadilan bagi masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan.
- Penyesuaian Tarif: Perlu adanya penyesuaian tarif retribusi di seluruh OPD penghasil, termasuk pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Target Realistis: Penyusunan target PAD harus berbasis data potensi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Penyusunan Roadmap: Pemda diminta menyusun peta jalan (roadmap) peningkatan PAD yang fokus pada pengawasan dan penegakan aturan.
“Perubahan Perda ini diharapkan mampu memperkuat aspek implementasi di lapangan serta mengoptimalkan penerimaan daerah melalui sistem yang lebih terintegrasi,” tulis Tim Kerja DPRD dalam laporannya.
Setelah mendengarkan laporan Tim Kerja, agenda dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Selanjutnya, regulasi ini akan melewati proses registrasi di tingkat Gubernur Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum resmi diberlakukan.**

Opini Anda