POSO– Meski laporan resmi akhir tahun 2025 dari Pemerintah Kabupaten Poso belum dirilis ke publik, denyut pembangunan RSUD baru di Desa Maliwuko justru memberikan sinyal yang lebih nyaring. Di tengah minimnya transparansi administratif, langkah berani Bupati Verna Inkiriwang menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada November 2025 seolah menjadi jawaban atas teka-teki keberlanjutan proyek yang sempat diragukan.
Strategi “Jemput Bola” di Jakarta Keputusan Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, menyerahkan langsung dokumen perencanaan strategis kepada pemerintah pusat merupakan upaya nyata untuk memastikan proyek ini tidak berakhir sebagai “proyek mangkrak.” Dokumen tersebut menjadi basis teknis sekaligus posisi tawar agar pembangunan RSUD Poso tetap masuk dalam skala prioritas nasional dan mendapatkan suntikan dana APBN pada Tahun Anggaran 2026 nanti. Bagi Pemkab, langkah ini adalah bukti keseriusan agar modernisasi fasilitas kesehatan tidak terhenti akibat keterbatasan fiskal daerah.
Antara Visi dan Realita Fiskal Relokasi RSUD dari pusat kota ke lahan yang lebih luas di Desa Maliwuko, Kecamatan Lage, bukan tanpa risiko. Pemindahan rumah sakit yang telah berdiri sejak 1928 ini harus ditebus dengan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 80 miliar.
Hingga kini, kekhawatiran mengenai beban Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk cicilan utang hingga tahun 2028 masih membayangi. Publik terus mempertanyakan apakah kemegahan RSUD baru ini akan mengorbankan program kerakyatan lainnya. Namun, dengan menggandeng Kementerian PUPR, Pemkab Poso berusaha meyakinkan masyarakat bahwa beban pembangunan ini tengah diupayakan untuk dipikul bersama pemerintah pusat.
Menepis Isu dengan Progres Fisik
Perjalanan proyek ini memang penuh dinamika. Pasca groundbreaking pada Maret 2024, progresnya sempat dinilai lamban. Namun, optimisme kembali mencuat pada Oktober 2025 melalui penandatanganan adendum senilai kurang lebih Rp 37 miliar untuk penyelesaian Gedung 1A dan 1B.
Guna menjamin akuntabilitas di tengah absennya laporan tahunan, Pemkab Poso melibatkan BPKP untuk melakukan audit progres pekerjaan. Langkah ini diambil demi memastikan setiap rupiah dari dana pinjaman benar-benar terwujud dalam bangunan fisik yang sesuai standar medis modern.
Pekerjaan Rumah Besar di Tahun 2026
Meski dokumen perencanaan kini telah berada di meja kementerian, tahun 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Pemkab Poso. Ada tiga daftar pertanyaan besar mengenai kesiapan operasional yang harus dijawab:
Pertama, Integrasi Pelayanan:
Bagaimana transisi manajemen dari gedung lama ke fasilitas modern di Maliwuko berjalan tanpa mengganggu pelayanan pasien?
Kedua, Alat Kesehatan dan SDM:
Sejauh mana kesiapan pengadaan alkes canggih dan distribusi tenaga medis spesialis di lokasi yang baru?
Ketiga, Stabilitas Fiskal: Bagaimana manajemen utang ke PT SMI dikelola agar tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah pada tahun berjalan?
Pembangunan RSUD Poso di Maliwuko adalah pertaruhan besar bagi masa depan daerah. Jika koordinasi dengan Kementerian PUPR membuahkan hasil manis di tahun 2026, proyek ini akan menjadi warisan berharga (legacy) bagi rakyat Poso. Namun, jika pekerjaan rumah yang tersisa tidak dikelola dengan presisi, bangunan ini berisiko menjadi monumen mahal yang membebani generasi mendatang. Kini, transparansi dan komitmen pemerintah menjadi kunci utama untuk mewujudkan akses kesehatan yang layak dan representatif.
Oleh : Simson Towengke
Opini Anda