BUNGKU- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang melonjak pesat akibat hilirisasi industri pertambangan menuntut hadirnya lembaga pengawas publik yang independen. Di tengah derasnya arus modal, insan pers daerah diharapkan terus menjalankan fungsi kontrol sosial demi memastikan pembangunan berjalan adil dan berwawasan lingkungan.
Urgensi peran jurnalisme tersebut mengemuka dalam acara Pengukuhan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Morowali periode 2026–2029 di Hotel Metro, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Minggu (27/9/2026).
Pemkab Morowali Dorong Pers Tetap Kritis dan Objektif
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja maksimal tanpa pengawasan pers. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik jurnalistik merupakan pilar penting bagi perbaikan kinerja birokrasi.
“Pemerintah tidak akan maju kalau tidak ada media. Mahasiswa dan wartawan, beritakan, kontrol, serta protes jika pemerintah salah. Kami butuh informasi dan koreksi itu agar kinerja dapat terus diperbaiki,” ujar Yusman saat memberikan sambutan.
Yusman menambahkan, lompatan indikator ekonomi Morowali di tingkat regional maupun nasional tak lepas dari peran wartawan yang aktif mempublikasikan potensi daerah. Namun, ia mengingatkan agar jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik tidak alergi terhadap kerja jurnalistik.
“Orang hebat adalah orang yang tidak alergi dikoreksi oleh media. Sinergi harus dibangun, termasuk dukungan penganggaran secara akuntabel, tanpa bertujuan menutup-nutupi kekurangan pemerintah,” tegasnya.
Terapkan ‘Pers Kebangsaan’ di Pusat Industri Hilirisasi
Acara pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh adat, serta elemen masyarakat sipil. Prosesi pengukuhan pengurus PWI Morowali dipimpin langsung oleh Dewan Kehormatan PWI Sulawesi Tengah, Mahmud Matangara.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris PWI Sulawesi Tengah, Temu Sutrisno, membacakan pidato Ketua PWI Sulteng Tri Putra Toana bertajuk “Menjaga Investasi, Merawat Kebangsaan: Peran Strategis Pers di Tanah Morowali”.
PWI Sulteng menyoroti posisi strategis Morowali sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah kepungan megaproyek global, pers dituntut menerapkan paradigma Pers Kebangsaan—yakni mengutamakan kepentingan nasional dan stabilitas daerah tanpa mengorbankan independensi.
“Pers Kebangsaan bukanlah pers yang asal memuji atau sekadar menjadi corong kekuasaan,” baca Temu Sutrisno. “Menjaga investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berarti pers harus membisu terhadap isu lingkungan, ketenagakerjaan lokal, atau dampak sosial.”
3 Agenda Strategis Pengurus PWI Morowali Periode 2026–2029
Menghadapi kompleksitas dinamika daerah industri, PWI Sulawesi Tengah mendorong pengurus PWI Kabupaten Morowali yang baru dilantik untuk memfokuskan kerja organisasi pada tiga agenda utama:
- Peningkatan Kapasitas Wartawan: Mengasah kompetensi jurnalis melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan pelatihan terstruktur terkait isu industri, lingkungan, dan hukum ketenagakerjaan.
- Pematuhan Kode Etik Jurnalistik (KEJ): Menjaga disiplin verifikasi ketat berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers guna membendung hoaks dan maraknya judul provokatif (clickbait).
- Penguatan Sinergi Strategis: Mendorong keterbukaan informasi publik antara pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan masyarakat demi mencegah rumor liar.
Melalui kepengurusan baru ini, PWI Kabupaten Morowali diharapkan mampu menjadi penyeimbang antara pesatnya pertumbuhan investasi nasional dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat setempat. RED
Opini Anda