Kursi Eselon: Antara Kompetensi dan Residu Politik

Kursi Eselon: Antara Kompetensi dan Residu Politik

Oleh: Simson Towengke

Pelantikan pejabat Eselon III bukan sekadar seremoni serah terima jabatan di bawah sorot lampu aula kabupaten. Bagi mereka yang mengenakan seragam kebesaran, momen ini adalah titik penentuan: apakah birokrasi sedang bergerak maju, ataukah ia sedang tersandera oleh bayang-bayang masa lalu?

Setiap kali gerbong mutasi bergerak, bisik-bisik di koridor kantor pemerintahan selalu senada. Ada yang menyebutnya sebagai “penyegaran organisasi”, namun tak jarang yang menganggapnya sebagai “bersih-bersih” sisa kontestasi. Di daerah yang baru saja melewati dinamika politik yang hangat, pelantikan pejabat administrator sering kali dibayangi oleh hantu bernama dendam politik.

Profesionalisme di Persimpangan Jalan

Pejabat Eselon III adalah motor penggerak teknis di kedinasan. Mereka adalah jembatan antara kebijakan strategis kepala daerah dengan implementasi di lapangan. Jika jembatan ini dibangun di atas pondasi “balas jasa” atau “balas dendam”, maka yang akan retak adalah pelayanan publik.

Seorang ASN, secara regulasi, dituntut untuk netral. Namun secara manusiawi, mereka sering berada di posisi dilematis. Ketika rotasi jabatan tidak lagi mengacu pada Sistem Merit—yang melihat kualifikasi, kompetensi, dan kinerja—maka semangat kerja birokrasi akan layu. Mereka yang berprestasi namun dianggap “berseberangan” akan tersisih, sementara yang “dekat” namun minim kapasitas justru mendapat panggung.

Menghapus Stigma “Basah dan Kering”

Sering kali, pelantikan dianggap sebagai cara menghukum atau memberi hadiah. Istilah “jabatan kering” untuk posisi yang jauh dari akses sumber daya, dan “jabatan basah” untuk dinas dengan anggaran besar, adalah stigma yang merusak muruah pengabdian.

Kepala daerah yang visioner seharusnya melihat birokrasi sebagai mesin yang harus diisi oleh suku cadang terbaik, bukan sekadar ruang untuk menampung tim sukses. Jika birokrasi diisi oleh rasa sentimen, maka inovasi akan mati dan berganti dengan budaya “Asal bapak/Ibu senang”.

Menunggu Bukti di Lapangan
Kini, publik tidak lagi hanya menonton siapa yang dilantik, tapi akan menagih apa yang akan dikerjakan. Pelantikan hari ini adalah janji untuk perubahan esok hari.

Masyarakat tidak butuh pejabat yang pintar berterima kasih kepada pimpinan, tapi pejabat yang mampu mengeksekusi program rakyat dengan cepat. Jangan sampai energi daerah habis hanya untuk mengurusi bongkar-pasang kursi, pada akhirnya, Perlu diingat !, pelantikan harus menjadi garis start untuk bekerja, bukan garis finish untuk membalas dendam. Karena birokrasi adalah milik rakyat, bukan milik pemenang pemilu semata.**