POSOLINE.COM– Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Poso mencatat sedikitnya terdapat 7.672 rumah warga Poso yang tidak layak huni (RTLH).
Jumlah itu merupakan hasil verifikasi di lapangan yang umumnya merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Umumnya RTLH ini tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Poso seperti Pamona Bersaudara dan Lore bersaudara.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Poso Fahmi Kasim, ST mengatakan, untuk memperbaiki dan membedah RTLH tersebut, pihaknya telah mengusulkan ke Kementerian PUPR agar jumlah RTLH di Kabupaten Poso bisa disentuh melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Kita patut bersyukur karena setelah Bupati Poso melakukan lobi ke pusat, jumlah RTLH di Poso ini akan memperoleh bantuan melalui program BSPS Kementerian PUPR. Namun bantuannya akan digulirkan secara bertahap tiap tahunnya,” terang Fahmi Kasim, ketika ditemui dikantornya, Jumat 09/01/2020.
Menurutnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Poso sebagai leading sector secara bertahap akan menyelesaikan pembangunan BSPS setiap tahun berdasarkan alokasi kuota dari Kementrian PUPR RI hingga tuntas.
Khusus tahun 2020 ini untuk Kabupaten Poso ada 500 unit bantuan rumah BSPS yang tersebar di 9 kecamatan. Bantuan itu disebut Fahmi Kasim, merupakan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atas usulan Pemkab Poso kepada pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR yang secara nasional digulirkan secara bertahap.
“Berdasarkan hasil verifikasi akhir BSPS T-1 tahun 2020, tercatat ada 9 kecamatan yang memperoleh bantuan bedah rumah dari BSPS. Masing-masing Desa Lena dan UeLincu di Kecamatan Pamona Utara. Desa Pamona dan Dulumai di Kecamatan Pamona Puselemba. Desa Kelei, Didiri dan Petiro di Pamona Timur. Sementara untuk Kecamatan Pamona Tenggara ada Desa Tokilo. Untuk Kecamatan Pamona Selatan juga ada Desa Bancea dan Panjo, Pamona Barat hanya Desa Salukaia dan Kecamatan Pamona Timur yaitu Desa Kelei, Didiri, Petiro dan Desa Masewe,” sebut Kasie yang tengah menyelesaikan (S2) Magister Perencanaan Wilayah.
Dirinya juga menyebut untuk kecamatan Lore Bersaudara, tahun ini diantaranya Desa Pada, Gintu Badangkia, Bulili dan Desa Bakekau berada di Lore Selatan. Untuk Kecamatan Lore Barat ada 3 Desa yaitu Lengkeka, Kageroa dan Desa Tuare, dan Kecamatan Poso Pesisir hanya Desa Tumora.
Menariknya kata Fahmi bahwa program BSPS ini, pemerintah hanya menyediakan kebutuhan bangunan rumah diluar pondasi, selebihnya menjadi tanggungan pemerintah sebagai pelaksana program yang berasal dari kementrian PUPR tersebut.
“Namanya juga swadaya, jadi warga yang mendapat bantuan BSPS itu dibebankan untuk membuat pondasi. Sementara untuk kontruksi banggunan diatas pondasi, selebihnya merupakan tanggung-jawab dari program BSPS,” jelasnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa program BSPS ini merupakan program berjenjang yang digulirkan secara bertahap setiap tahunnya.
“Kami melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Poso sudah mendata, untuk kabupaten Poso terdapat 7.672 Rumah Tidak Layak Huni melalui verifikasi dilapangan. Kita harapkan semua RTLH tersebut bisa dibedah lewat program BSPS,” pungkasnya. SON
Opini Anda