Kolom

Poso Berbenah : Setelah Parasamya Menanti Adipura

Oleh : Simson Rizal Towengke

Sejenak , saya  mengajak untuk merenung dan jadikan study banding dengan Kabupaten dari hasil pemekaran dari kota tua ini yang sudah melahirkan anak dan cucu, mereka (kabupaten) berlomba, memacu untuk menata dan mempercantik wajah kota.

Itupun tak bisa di pungkiri , dua Kabupaten (Touna dan Morowali)  yang belum lama dimekarkan  perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kedua pusat kota  hampir setara  dengan  induknya (Poso) , apalagi kalau dibandingkan dengan bercermin Kabupaten Bantaeng (salah-satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan) tidak perlu dibandingkan.

Lihat saja  segi usia potret kota Poso, orang menyebutkan  tidak merubah wajah,  artinya bisa bayangkan era 90 an sampai sekarang  seakan tak ada perubahan yang  signifikan jika dibandingkan 20 tahun lalu, tidak ada yang perlu dibanggakan sebagai kota yang lebih dulu dibentuk menjadi  kabupaten, apakah kita hanya membangun opini, berpolemik sementara Kabupaten lain terus mengenjot peningkatan dari berbagai aspek.

Starter  awal pemerintahan Darmin – Samsuri sejak dilantik Februari 2016 dengan slogan Kabupaten Poso sebagai Kota Cerdas  tentunya berpijak pada konsep menata kota yang bersih dan cantik untuk dapat mewujudkan kota  meraih Adipura. Diketahui Adipura, adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan yang bernaung di Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Masyarakat sangat mengharapkan, walaupun disadari konsep ini tentu tidak semudah membalik telapak tangan, memang ada banyak yang harus dikerjakan sebagai PR, untuk merubah wajah kota Poso menjadi harapan pemerintah dan masyarakat, agar kedepan sangat diharapkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Poso meraih penghargaan adipura.

Disatu sisi, kalau dilihat pemerintahan sebelumnya  ada kelemahan perencanaan  daerah Kabupaten Poso tanpa suatu konsep yang terstruktur lebih spesifik untuk menata wajah kota. Pada dasarnya tidak berpegang pada  konsep  pembangunan  yang terarah tanpa berpedoman dengan master plann,  jadi seakan terkesan ada dana baru direncanakan, lebih baik direncanakan baru dianggarkan, sehingga pembangunan tidak tumpah tindih.

Berita Lainnya   Masih Ilham yang ‘Sama’

Rasa itu hilang, senada rasa optimis ketika Pemerintah Kabupaten yang dulunya disebut orang, penghasil ebony terbesar ini, mengelontorkan dana sharing APBD dan APBN sudah puluhan Miliar ini untuk merehabilitasi dan peningkatan jalan dalam kota.

Intinya pemerintah saat ini harus lebih dominan mengarah pembangunan wilayah perkotaan, untuk dapat mewujudkan kota bersih nan indah sebagai salah satu syarat penilaian menjadi kota adipura.

Hal ini mungkin menjadikan cambukan rezim Darmin – Samsuri untuk segera menata kembali wajah kota seakan tidak termakan usia, mungkin dengan gelontorkan anggaran sebesar itu, walaupun sedikit menuai pro dan kontra, mungkin kali pertama di Kabupaten ini diadakan lelang APBD  segede tender APBN.

Sebaliknya,  kami sangat berharap apa yang menjadi program pemerintah sepenuhnya  didukung masyarakat untuk kebaikan  Kabupaten Poso, harapan ini sekaligus menjadi permintaan kepada Pemerintahan  saat ini  untuk bisa mewujudkan kota  indah dan bersih.

Ini menjadi harapan seluruh masayarakat untuk bisa menikmati wajah baru kota yang dari dulu terkesan luput dari perhatian pemerintah. Tahun 2017 sampai tahun ini keseriusan pemerintah untuk mempercantik  kota tua.

Unutuk itu, sebagai warga Poso kita memberi ruang bagi Pemerintah saat ini bisa bekerja membangun Kabupaten Poso sesuai dengan misi dan visi  secara perlahan terstruktur dan terkonsep agar impian bisa mewujudkan  KOTA POSO  CERDAS meraih penghargaan Adipura.

Parasamya Purnakarya Nugraha : berarti Anugerah atas pekerjaan yang baik atau sempurna untuk (kepentingan) semua orang), adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada Provinsi/Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Piagam ini pernah diraih oleh Pemkab Poso sewaktu Bupati Arief Patanga pada tahun 1992.

Opini Anda

Selengkapnya

Berita Terkait

Satu Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya

Close
Back to top button
error: Content is protected !!
Close