POSO– Bertempat di ruang kerja Kapolres Poso, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Poso melaksanakan dialog bersama Kapolres Poso, AKBP Alowisius Londar, S.I.K., Kamis (18/9/2025) sekitar pukul 11.00 WITA. Kegiatan ini mengangkat tema mengenai peran serta langkah-langkah Kepolisian dalam menjaga keamanan di Kabupaten Poso.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Intelkam Polres Poso, AKP La Ode Muhamad Aludin, serta perwakilan mahasiswa PMII Kabupaten Poso. Dialog berlangsung terbuka, membahas berbagai isu aktual terkait keamanan, hukum, dan sosial yang berkembang di wilayah Poso.
Salah satu topik yang menjadi perhatian adalah penanganan kasus narkoba yang mulai merambah ke kalangan mahasiswa dan pelajar. Kapolres Poso menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan dua strategi utama yaitu penindakan dan pencegahan.
“Dari sisi penindakan, kami bekerja sama dengan BNN dan instansi terkait untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Dari sisi pencegahan, kami rutin melakukan sosialisasi di sekolah, kampus, dan komunitas pemuda tentang bahaya narkoba. Kami juga mendorong peran aktif orang tua, pendidik, dan masyarakat agar bersama-sama melindungi generasi muda dari pengaruh narkoba, terutama terhadap pelaku pengedar,” tegas AKBP Alowisius Londar.
Mahasiswa juga menanyakan tanggapan Kepolisian terkait penyampaian aspirasi dan kritik oleh masyarakat maupun mahasiswa. Menjawab hal ini, Kapolres menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara santun dan sesuai aturan hukum.
“Kami mengingatkan agar penyampaian kritik dilakukan secara proporsional, tanpa provokasi ataupun tindakan anarkis. Misalnya, pembakaran ban dalam aksi damai bukanlah praktik demokrasi yang sehat. Aspirasi harus disampaikan tertib, damai, dan tidak merugikan kepentingan umum. Mari jadikan demokrasi sarana menyuarakan pendapat dengan cara bermartabat dan beretika,” ungkapnya.
Terkait kejahatan siber, Kapolres mengakui bahwa penanganannya memiliki tantangan tersendiri.
“Di tingkat Polres, kami belum memiliki unit khusus siber. Namun setiap laporan masyarakat tetap kami tindaklanjuti dengan serius. Laporan akan kami teruskan ke Polda maupun Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang memiliki perangkat lengkap. Kami juga mengedukasi masyarakat agar bijak bermedia sosial dan segera melapor jika menjadi korban,” jelasnya.
Selain itu, mahasiswa menanyakan soal implementasi 16 program prioritas Kapolri. Kapolres Poso menyampaikan bahwa sebagian program telah mulai diterapkan di wilayah hukum Polres Poso.
“Kami terus menyesuaikan program-program tersebut dengan kondisi lokal agar dapat berjalan efektif dan profesional,” katanya.
Menanggapi isu yang beredar di media sosial mengenai pembegalan di Kecamatan Lage dan sejumlah kasus pidana umum maupun khusus, Kapolres memastikan semua laporan tetap diproses.
“Polres Poso menindaklanjuti setiap laporan secara profesional. Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Polri untuk melaporkan kejadian kriminal dengan cepat, sehingga dapat segera kami tindak sesuai prosedur hukum,” pungkasnya.
Kegiatan dialog ini menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, dan kekhawatiran mereka, sekaligus bagi Polres Poso untuk memberikan penjelasan mengenai strategi menjaga keamanan, penanganan narkoba, pencegahan radikalisme, hingga langkah menghadapi perkembangan kejahatan modern seperti siber.**
Opini Anda