JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperketat langkah pencegahan pelanggaran di sektor pertanahan. Melalui Inspektorat Jenderal (Itjen), ATR/BPN menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko guna mengantisipasi penyalahgunaan wewenang secara proaktif.
Inspektur Jenderal ATR/BPN, Wahyu Widada, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, menegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak sekadar mencari kesalahan, melainkan mencegah potensi masalah sejak dini.
“Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” ujar Wahyu Widada.
Selain penguatan pengawasan internal, Irjen ATR/BPN juga mendesak seluruh jajaran Kanwil BPN untuk menjaga integritas tinggi, bersikap profesional, serta menutup ruang bagi praktik percaloan maupun intervensi ilegal. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pertanahan nasional.

Opini Anda