POSO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso mengambil langkah tegas dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Poso memimpin langsung apel bersama sekaligus aksi penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Bupati Poso pada Senin (9/11/2026) ini difokuskan sebagai upaya preventif dan komitmen nyata dalam mencegah tindak pidana korupsi, penolakan gratifikasi ilegal, penghindaran konflik kepentingan (conflict of interest), serta penguatan sistem pengawasan internal birokrasi.
Bupati Poso: ASN Wajib Jaga Integritas dan Jauhi Korupsi
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan pada apel tersebut, Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM., menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Poso wajib menjunjung tinggi integritas tinggi, mengutamakan tanggung jawab moral, serta bijak dalam menggunakan fasilitas negara sesuai peruntukannya.
“Pakta Integritas ini bukan sekadar seremonial tanda tangan di atas kertas, tetapi bentuk sumpah moral dan komitmen bersama untuk menutup ruang segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Kabupaten Poso,” tegasnya.
Wujudkan Pemerintahan Poso yang Bersih dan Akuntabel
Melalui momentum penandatanganan Pakta Integritas ini, Pemkab Poso optimis dapat mewujudkan visi birokrasi yang:
- Bersih dari praktik korupsi dan pungutan liar (pungli).
- Transparan dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
- Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Bebas Gratifikasi dalam setiap lini pelayanan pemerintahan daerah.
Langkah strategis ini sekaligus menjadi instrumen penting bagi Pemkab Poso untuk meningkatkan indeks kepatuhan tata kelola pemerintahan serta mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat Poso.**
Opini Anda