JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya segera melakukan balik nama sertipikat tanah warisan. Pasalnya, aset yang masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia menyimpan risiko hukum, mulai dari rawan sengketa keluarga hingga aset tidak dapat diagunkan ke bank.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT, dan Mitra Kerja Kementerian ATR/BPN, Ana Anida, menjelaskan bahwa penundaan pengurusan Peralihan Hak atas tanah warisan dapat memicu berbagai persoalan pelik di kemudian hari.
“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” ujar Ana Anida di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menurut Ana, kerumitan akan semakin berlipat ganda jika proses balik nama terus ditunda hingga ahli waris tingkat pertama turut meninggal dunia. Kondisi ini membuat kepemilikan jatuh ke tangan ahli waris pengganti, sehingga jumlah pihak yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan menjadi semakin banyak dan kompleks.
Selain itu, transaksi jual beli atau pembebanan Hak Tanggungan (agunan) tidak dapat dilakukan secara langsung karena prinsip hukum pertanahan mewajibkan transaksi dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat sah.
Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat agar segera mengurus administrasi Peralihan Hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan setempat.
“Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang,” pungkasnya. (LS/JR)
Opini Anda