JAKARTA– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) mencatatkan progres signifikan dalam menangani pengaduan masyarakat melalui program Lapor Mas Wapres. Dari total 611 aduan yang diterima sejak awal pembukaan saluran komunikasi, sebanyak 596 laporan telah berhasil ditindaklanjuti.
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, menyampaikan bahwa tingkat penyelesaian pengaduan ini telah mencapai 94,67%, sementara 15 aduan lainnya masih dalam proses penanganan.
Strategi Penanganan Aduan dan Sengketa Pertanahan
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor Mas Wapres di Jakarta pada Rabu (04/11/2026), Uunk Din Parunggi menjelaskan perbedaan penanganan laporan berdasarkan karakteristiknya:
- Pengaduan SOP Pelayanan: Laporan yang berkaitan langsung dengan standar operasional prosedur dapat segera dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan respons cepat.
- Sengketa, Konflik, dan Perkara: Laporan yang kompleks membutuhkan proses penelitian mendalam serta komunikasi dengan pihak terkait. Kementerian ATR/BPN mengedepankan upaya mediasi untuk mempertemukan para pihak yang berselisih. Jika kesepakatan belum tercapai, penyelesaian ditempuh melalui jalur peradilan.
Ke depannya, Kementerian ATR/BPN akan terus bersinergi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP) Sekretariat Wakil Presiden RI guna menuntaskan sisa aduan yang masih terkendala pemeliharaan sistem situs pengelolaan.
Inovasi “MasNya ATR/BPN” Perluas Akses Konsultasi Publik
Sebagai langkah proaktif dalam menjangkau masyarakat luas, Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN menghadirkan program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN sejak 1 Oktober 2026.
Melalui fitur Live di akun TikTok resmi ATR/BPN, masyarakat dapat berkonsultasi secara interaktif setiap hari Senin sampai Jumat pukul 09.00–11.00 WIB. Program ini terbukti efektif mengakomodasi berbagai pertanyaan, termasuk dari Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri seperti Malaysia yang ingin mengurus status tanah di tanah air.
Rakor ini sendiri dipimpin oleh Deputi DKPPP Setwapres RI, Bernad Dermawan Sutrisno, serta dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih.**
Opini Anda